Pencabutan wasiat menurut KUH Perdata



Pencabutan Wasiat Menurut KUH Perdata 

Pencabutan wasiat adalah  penarikan kembali wasiat berdasarkan kehendak si pewaris. Adapun gugurnya suatu wasiat disebabkan karena pelaksanaanya tidak ada tindakan atau diluar kemauan dari pewaris. Pencabutan wasiat di dalam hal ini adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan suatu wasiat. Cara pencabutan wasiat terbagi menjadi tiga, yaitu secara tegas, secara diam-diam dan karena pengasingan[1].

  1. Pencabutan wasiat secara tegas
  • Menurut pasal 992 KUH Pdt

Suatu wasiat atau kehendak terakhir dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali yang dituangkan dalam sebuah akta perjanjian kawin. Untuk mencegah terjadinya suatu permasalah pada wasiat yanag dibuat oleh notaris dengan mempergunakan suatu klausul yang tetap dalam suatu pembukaanya.

“saya cabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua wasiat dan surat-surat       lainya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, tanpa pengecualian.”

Pencabutan dapat dilakukan oleh seluruhnya atau sebagianya, dan hal ini harus dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris khusus. Dapat juga terjadi, bahawa pencabutan wasiat terdahulu adalah isi satu-satunya surat wasiat.

Ketentuan-ketentuan non finansial dalam suatu wasiat, seperti seperti     pengangkatan wali dapat juga dikenakan pencabutan. Namun pencabutan pengakuan anak luar kawin tidak dimungkinkan. Pengakuan dengan wasiat umum pada hakikatnya adalah suatu pengakuan yang sekaligus berlaku dengan dibuatnya akta notaris.

Pencabutan suatu wasiat tidak perlu dilakukan dengan jenis wasiat yang sama yang akan ditarik kembali. Dengan demikian, suatu pengangkatan menjadi pelaksanaan wasiat yang dilakukan wasiat umum dapat dicabut dengan kondisil (HR 5 Maret 1909).

  • Menurut pasal 993 KUH Perdata

Jika pewasiat bermaksud untuk membuat wasiat dengan muatan pencabutan dengan tegas wasiat sebelumnya, tetapi karena mengalami cacat bentuk tidak dapat berfungsi sebagai wasiat, melainkan hanya sebagai akta notaris biasa. Dalam hal ini ketetapan yang dimuat dalam wasiat sebelumnya yang dalam akta sekarang diulang lagi, tidak dapat dianggap telah dicabut.

Akta yang mengandung pencabutan, sebenarnya bukan wasiat, tetapi merupakan suatu akta notaris “khusus”. Jadi, pencabutan tersebut adalah sah. Didalam akta tersebut dimuat wasiat atau hibah wasiat, antara lain pengulangan yang mengandung wasiat atau hibah wasiat yang dilakukan dalam wasiat yang  dicabut. Hal tersebut tidak sah karena dengan akta khusus hanya dapat melakukan pencabutan, tetapi bukan wasiat dan hibah wasiat

  • Menurut pasal 995 KUH Pdt

Pencabutan yang dilakukan dengan surat wasiat tanpa mempedulikan apakah itu dilakukan dengan tegas maupun dengan diam-diam, tetapi mempunyai kekuatan bilamana wasiat yang dibuat dalam akta baru karena ketidak wenangan ahli waris atau legataris, karena mereka meninggal lebih dahulu, tidak patut mewaris atau penolakan tidak dapat dilaksanakan.

Menurut pasal 994 KUH Pdt, pewasiat dapat mencabut wasiat olografisnya dengan memintanya kembali dari pejabat. Adapun kondisi dan wasiat darurat (pasal 950 KUH Pdt) dapat ditarik kembali oleh pewasiat dengan memusnahkanya. Permusnahan yang dilakukan oleh orang lain tidak menghilangkan kekuatanya, namun akan mendapat kesulitan untuk membuktikan isi  wasiat yang dimusnahkan apabila si pewaris telah meninggal dunia (pasal 359 dan 371 KUH Pdt).

 

  1. Pencabutan dengan Diam-Diam

Menurut pasal 994 KUH Pdt,  pencabutan dengan diam-diam biasanya pewasiat dalam wasiatnya yang kedua membuat suatu ketetapan, yang tidak senada dengan wasiat yang pertama. Apabila dalam wasiat yang pertama semua benda tetap dihibahkan-wasiatkan kepada A dan dalam wasiat yang kedua mewasiatkan sebuah rumah kepada B, maka wasiat pertama telah dicabut untuk sebagian.

Jika dalam wasiat pertama A diangkat selaku ahli waris satu-satunya dan dalam wasiat kedua B yang ditunjuk, maka sudah jelas dan tegas wasiat kepada A telah dicabut untuk seluruhnhya. Namun sebaliknya apabila pewasiat dalam surat wasiat yang sama telah mengangkat baik A maupun B, selaku ahli waris satu-satunya maka A dan B membagi harta peninggalan tersebut.

 

  1. Pencabutan Karena Pengasingan

Menurut pasal 996 KUH Pdt, terhadap hibah wasiat benda-benda tertentu , UU tida mengenal suatu cara pencabutan khusus. Pengasingan (termasuk didalamnya pemasukan dalam suatu perseroan atau firma), bahkan melalui penjualan dengan janji pembelian kembali oleh pewaris yang menghibah wasiatkan benda tersebut, dianggap oleh UU sebagai pencabutan hibah wasiat itu.

Suatu hibah wasiat telah ditarik kembali karena pewaris telah menjual benda tersebut, dan bukan baru saat ia menyerahkanya. Dalam hal ini jika pewasiat yang menjual barang tersebut meninggal dunia setelah dilakukan penjualan, tetapi masih terlaksana sebelum penyerahan dilaksanakan, dalam situasi demikian dua kreditor yang harus menerima penyerahan kembali dan legetaris.

Penjualan yang dilakukan oleh wakil menurut UU yang diangkat pewasiat tidak dapat dilihat sebagai suatu pencabutan, lain halnya penjualan yang dilakukan oleh kuasanya.

Pencabutan wasiat pada dasarnya diperbolehkan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 199 Kompilasi Hukum islam [2] :

  • Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belom menyatakan persetujuanya atau sudah menyatakan persetujuanya tetapi kemudian menarik kembali.
  • Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
  • Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tetulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
  • Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat (ps. 203 ayat 2). Dalam masalah pencabutan wasiat ini, lebih banyak berkaitan dengan persoalan administratif.

 ________________________________________________________________________

[1] Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 130-133

[2] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2019) hlm 383.

 

 

Sumber:

Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)

Citra umbara, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2019)

Next Post Previous Post