Ketentuan Teknis Wasiat dan Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam



KETENTUAN TEKNIS WASIAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM 


Pengertian Wasiat 

Pengertian wasiat di dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Ketentuan Teknis wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 195:

  • Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
  • Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banykanya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
  • Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
  • Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.
 
Pasal 196

“dalam wasiat baik secara tulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”.

 

Pasal 198

“wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu”. 

 

Pasal 201

“apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga warisan”.

 

Pasal 203

  • Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpananaya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lalin, termasuk surat-surat yang ada hubunganya.
  • Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Setelah wasiat dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 195, 196, 198, 201, 203 KHI langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 204, 205, dan 206 KHI sebagai berikut

 

Pasal 204

  • Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
  • Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
  • Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

 

Pasal 205

“dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasanya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

 

Pasal 206

“mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

 

WASIAT WAJIBAH 

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kata Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal[9]:

  1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
  2. Ada kemiripanya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

 

Orang yang berhak menerima wajibah, menurut Fatchhur Rachman adalah, cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya. Kompilasi dalam hal ini membuat ketentuan tersendiri yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat.

Pasal 209[10]

  • Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
  • Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, ketentuan maksimal 1/3 dalam wasiat tetap dipedomani. Kompilasi sendiri  hanya membatasi orang yang menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orang tua angkat. Secara garis besar antara penggantian kedudukan atau mawali dengan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaanya ialah jika dalam wasiat wajibah diibatasi penerimaanya sedangkan dalam penggantian kedudukan menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang tuanya.

 

Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946 menetapkan besaran wasiat wajibah ialah sebesar yang diterima oleh orang tuanya sekiranya orang tua masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 peninggalan dan harus memenhi dua syarat:

  1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka dan
  2. Si mati (ayah) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan kepadanya.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama’ salaf dan khalaf, yang menurut Fatchur Rachman, dijelaskan :

  1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqoha’ dan tabi’in besar ahli fiqih dan ahli hadits, antara lain sa’id ibn al al-musayyab, hasan al-basry, thawus, ahmad ishaq ibn rahawaih, dan ibn ham.
  2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yangbrfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab ibn hazm yang dinukil dari fuqoha’ tabi’in dan pendapat ahmad.
  3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pada pendapat ibn hazm dan kaidah syar’iyah :
ان لولي الامران يامربالمبا ح لما يراه من المصلحة العامة ومتى امربه وجبت طاعته      

“ pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah (dibolehkan), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati”.

Demikian uraian wasiat wajibah, yang pelaksananya diserahkan kepada inisiatif hakim atau penguasa, atau orang yang cakap melakukanya. Karena tujuan wasiat wajibah adalah untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian  darah, namun oleh nash tidak diberikan bagian, karena statusnya dzawi al-arham .        

 

_________________________________________________________

[9] Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok : Rajawali,2017)

[10] Ibid., hlm. 386.

 

 

Sumber: 

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok : Rajawali press, 2017)

 Citra umbara, Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2019)

Next Post Previous Post