Kaidah fiqih dalam Hukum Pidana Islam

 



Kaidah Kaidah Fikih Bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fiqh jinayah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya; membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam fiqh jinayah dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman. Dalam konteks ini, Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal telah menyusun buku yang berjudul, “Kaidah Fiqh Jinayah”. Dalam buku tersebut, tidak kurang dari seratus kaidah dan dhabith-nya. Diantara kaidah-kaidah khusus fiqh jinayah yang penting antara lain :

لا جر يمة و لا عقو بة بلاىنصّ

Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)”[1]

 

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Hal ini berlaku sejak Nabi pindah ke Madinah yaitu sekitar 14 abad abad yang lalu atau pada abad ke-7 M.

 

Semakna dengan kaidah di atas adalah :

لا حكم لأ فعال العقلا ء قبل ورود النّصّ

“Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya nash”

 

إ د رء وا الحدو د با لشّبها ت

“Hindari hukuman had karena ada syubhat”

 

 

Atau dengan ungkapan lain :

الحد وو تسقط (تدرأ) با لشّبها ت

“Sanksi had gugur (tertolak) karena adanya syubhat”[2]

Ada tiga macam syubhat yang dapat menggugurkan sanksi had, yaitu : pertama, syubhat yang berhubungan dengan pelaku (al-fa’il) yang disebabkan oleh salah sangkaan si pelaku, seperti mengambil harta orang lain yang dikira harta miliknya. Kedua, syubhat karena perbedaan pendapat para ulama (fi al-jihah) seperti Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali. Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. Ketiga, syubhat karena tempat (fi al-mahal) seperti me-wathi istri yang sedang haidl.[3]

Untuk menghindari kesyubhatan sebagaimana tersebut di atas, maka penggunaan qiyas tidak diperkenankan dalam hudud. Seperti kaidah berikut :

لا يجو ز إثبا ت الحدود من طريق القياس وإنّما طر يق إثبا تها التّو قيف

“Tidak boleh penetapan jarimah (tindak pidana) hudud dengan cara analogi, penetapannya harus dengan nash”[4]

Menurut kaidah ini, tidak boleh menyamakan tindak pidana homoseksual atau lesbian dengan zina, meskipun keduanya diharamkan oleh hukum Islam.

 

كلّ من غصب شيىئا لز مه ردّه أو ردّ قيمته

“Barangsiapa yang merampas (ghasab) sesuatu, dia harus mengembalikannya atau mengembalikan senilai harganya” [5]

Yang dimaksud dengan ghasab adalah mengambil dan menguasai hak orang lain dengan maksud jahat. Maka orang tersebut harus mengembalikan hak orang lain yang dirampasnya atau mengganti dengan harganya.

 

 

التّعز ير يدور مع المصلحة

“Sanksi ta’zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan”[6]

 

Seperti diketahui bahwa sanksi ta’zir berkaitan dengan tindak pidana ta’zir. Tindak pidana ta’zir ada 3 macam, yaitu : pertama, tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qisas, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan atau pembuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya. Sanksi ta’zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan.

 

 

التّعز ير إلى الإمام على قدر عظم الجرم و صغره

“Berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”

 

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif (al-radd’ wa al-jazr) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

 

 

العبرة في الحدود بحال وجو دها لا حال إستفائها

“Yang dijadikan pegangan dalam menentukan tindak pidana hudud adalah pada waktu untuk dilakukannya tindak pidana tersebut bukan pada waktu sempurnanya tindak pidana tersebut”[7]

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang melakukan kejahatan, maka yang dinilai kejahatannya adalah pada waktu dilakukannya, bukan sesudah sempurna diproses kejahatannya atau sesudah diproses di pengadilan. Contohnya : seorang mencuri, kemudian tertangkap tangan. Harta yang dicuri pada waktu tertangkap tangan belum sampai kepada nisab, maka dia tidak akan terkena sanksi potong tangan. Meskipun hartanya bertambah setelah pencurian sehingga sampai kepada nisab, si pencuri hanya kena sanksi ta’zir.

 

 

يضا ف الفعل إلى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا

“Suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada yang memerintahkan selama perintahnya tidak bersifat paksaan”

Kaidah di atas dalam kasus pidana termasuk dalam turut berbuat tidak langsung. Dalam kasus tersebut, pelaku yang langsung harus bertanggung jawab apabila perintah itu tidak bersifat paksaan.

 

 

جنا ية العجماء جبار

“Tindakan jahat binatang tidak dikenai sanksi”

Kaidah ini lebih tegas lagi dalam hadis Nabi :

العجماء جر حها جبار

“Pelukaan karena binatang tidak ada sanksinya”  (HR. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam hukum Islam, yang dapat dikenai sanksi hanyalah manusia, karena dialah subjek hukum. Binatang adalah benda. Adapun pemilik binatang yang binatangnya melukai orang lain atau bahkan membunuh orang lain, harus dilihat kasus per kasus.

 

إقامة الحدود ورفع التّنازع في الحقوق يختصّ با لحكّام

“Melaksanakan sanksi hudud (pidana) dan menyelesaikan persengketaan tentang hak (perdata), diserahkan kepada pemerintah (pengadilan)”[8]

Maksud kaidah ini adalah tidak bisa seseorang yang tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hudud atau menyelesaikan pertengkaran, kecuali melalui petugas khusus dari penguasa.

 

 

لا ر جعيّة في التّشريع الجنائى

“Aturan pidana itu tidak berlaku surut”[9]

Kaidah ini akibat dari kaidah No. 1; jadi karena tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum adanya nash, maka baru ada tindak pidana dan hukumannya setelah adanya aturan. Oleh karena itu, hukum pidana itu tidak berlaku surut. Meskipun demikian, di kalangan ulama ada yang berpendapat bahwa untuk kejahatan yang benar-benar berbahaya bagi masyarakat dan keamanan, maka aturan pidana boleh berlaku surut, seperti dalam perampokan. Selain itu, aturan pidana dapat berlaku surut jika aturan itu menguntungkan bagi si pelaku.

 

عمد الصّبي خطاء

“Kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan”[10]

Oleh karena itu, anak kecil atau orang yang belum dewasa apabila melakukan kejahatn, tidak boleh dijatuhin hukuman had, tetapi boleh diberi hukuman ta’zir, yang bersifat mendidik, karena kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan.

 

لا يجوز لأحد أن يأ خذ مال أحد بلا سبب شرعيّ

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah”

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah adalah pencurian atau perampasan harta yang ada sanksinya. Tetapi jika dibenarkan oleh syariah maka dibolehkan.

 

كلّ جان جنايته عليه

“Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri”[11]

Kaidah ini berhubungan dengan sanksi pidana itu bersifat individual. Artinya, hanya pelaku kejahatan itu sajalah yang kena sanksi, bukan keluarganya atau yang lainnya.

 

________________________________________________________________________________________________________________

[1] ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i, cet. III, (Mesir: Maktabah al-‘Urubah, 1963 M), h. 118.

[2] Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, al- Asybah wa al-Nazhair fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’i, cet. I, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1339H/1979)  h. 136.

[3] ‘Abd al-Qadir Awdah, h. 212.

[4] Asyumuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. I, h. 103.

[5] Al-Subki, Imam Tajjudin ‘Abd a;-Wahab, al-Asybah wa al-Nazhair, cet. I, (Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/1991 M), h. 320.

[6] ‘Abd al-Aziz Amir, al-Ta’zir fi al-Syari’at al Islam, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1969), h. 55.

[7] Muhammad al-Ruki, Qawa’id al-Fiqh al-Islami, cet. I, (Beirut:  Dar al-Qalam, tt), h. 270.

[8]  Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000 M), cet. V, h. 202.

[9] ‘Abd al-Qadir Awdah, h. 262.

[10] ‘Abd al-Wahab Khalaf, Ushul al-Fiqh, h. 137.

[11] Al-Nadwi, h. 124.

 

Sumber:

Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i, cet. III, (Mesir: Maktabah al-‘Urubah, 1963 M)

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman, al- Asybah wa al-Nazhair fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’i, cet. I, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1339H/1979)

Asyumuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. I

Al-Subki, Imam Tajjudin ‘Abd a;-Wahab, al-Asybah wa al-Nazhair, cet. I, (Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/1991 M),

‘Abd al-Aziz Amir, al-Ta’zir fi al-Syari’at al Islam, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1969)

Muhammad al-Ruki, Qawa’id al-Fiqh al-Islami, cet. I, (Beirut:  Dar al-Qalam, tt)

Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000 M), cet. V

Next Post Previous Post