Tata cara melaporkan Hakim ke komisi yudisial

 


Tata cara melaporkan Hakim ke komisi yudisial : Dalam proses penegakan ukum setiap elemen penegak hukum haruslah taat terhadap kode etik masing-masing profesi penegak hukum, apabila didalam proses penegakan hukum terdapat indikasi pelanggaran kode etik dari pada penegak hukum dalam hal ini hakim, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Yudisial. Didalam pasal Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Apakah ketika melaporkan hakim kita akan dikenakan biaya? Dalam hal melaporkan hakim yang di indikasi melangar kode etik, masyarakat tidak di kenakan biaya apapun.

Berikut ada beberapa cara untuk melaporkan Hakim Yang di indikasikan melanggar kode etik:

Pelaporan perilaku hakim dilakukan melalui tiga cara:

  • Secara online dengan mengisi formulir pelaporan online yang berada di website Komisi Yudisial
  • Mengirimkan laporan terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui surat ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial dengan disertai persyaratan yang telah ditentukan dan dokumen pendukung dikirim ke kantor KomisiYudisial, Jl. Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.
  • Datang langsung ke kantor Komisi Yudisial dan menyerahkan laporan kepada Petugas Penerima Laporan Masyarakat Subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat.
Tata Cara Melaporkan Hakim Secara online 
  1. Buka website Komisi Yudisial di www.komisiyudisial.go.id
  2. Lihat tautan “Lapor Perilaku Hakim” pada sebelah kanan halaman web
  3. Jika ingin membuat laporan untuk pertama kali silakan klik tombol menu “daftar” pada sebelah kanan menu bar.
  4. Jika sudah pernah membuat laporan sebelumnya silakan klik tombol menu “masuk” pada kanan atas menu bar
  5. Klik tombol menu “buat laporan” jika hendak membuat laporan, kemudian mengisi kolom-kolom yang tersedia dan mengunggah dokumen yang mendukung laporan (format digital) dengan memperhatikan “Panduan Pengisian Form Pelapor” yang ada disisi kanan kolom
  6. Jika hendak melihat laporan yang telah dibuat klik menu “laporan” pada halaman “laporan Pelapor”
  7. Sebelum membuat laporan pastikan bahwa email anda aktif
  8. Persiapkan dokumen dalam format digital jika anda akan mengunggah dokumen sebagai data pendukung laporan

 Tata Cara Melaporkan Hakum Secara Offline

Dalam pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut.

  1. Laporan ditulis dengan bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Ketua KY.
  2. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi: nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
  3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi : nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
  4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi : nama, jabatan, instansi dan / atau nomor perkara jika terkait dengan putusan.
  5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting/pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial.
  6. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi.
  7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial.
  8. Lampiran laporan (kelengkapan data) :

a. Bukti Formal

    - Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

    - Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku

    - Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial
       (khusus yang menggunakan kuasa)

b. Bukti Pendukung Materiil
Data dan / atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

    - Fotokopi Salinan resmi putusan / penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)

    - Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada)

    - Foto, kliping Koran (apabila ada)

    - Keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 (dua) orang saksi (apabila ada)

9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan :

    - Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi

    - Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi

    - Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)

    - Fotokopi surat penetapan eksekusi

    - Fotokopi surat teguran (aanmaning)

    - Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi

    - Fotokopi berita acara sita eksekusi

10. Laporan ditanda tangani oleh Pelapor atau kuasanya.






Sumber/Referensi:
 www.pelaporan.komisiyudisial.go.id
 
Next Post Previous Post