Tahap Proses Pembentukan Undang-undang





Tahapan Proses Pembentukan Undang-undang di indonesia telah diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik dalam mekanisme sampai pada pembagian kewenangan. Sebenarnya apa saja tahapan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Siapa yang berwenang membentuk Peraturan perundang-undangan, dan adakah ketentuan lain yang dapat dilakukan diluar tahapan-tahapan Prolegnas, Mari kita simak ulasannya berikut ini;

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan dan pengundangan Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Jika melihat pada ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui sejumlah tahapan secara berurutan yaitu;

  1. Tahap perencanaan
  2. Tahap penyusunan
  3. Tahap pembahasan
  4. Tahap pengesahan
  5. Tahap pengundangan.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan menurut jimly Asshiddiqie menyangkut 4 bentuk kegiatan yaitu pertama adalah prakarsa pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif initiation) yang kedua pembahasan Rancangan peraturan perundang-undangan (Law making process) yang ketiga persetujuan atas pengesahan Rancangan peraturan perundang-undangan (Law enactmen approval) dan yang keempat pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision-making on internasional law  agreement and treaties or other legal Binding dokument).

Tahap perencanaan terkait erat dengan apa yang disebut prolegnas (program legislasi nasional). Prolegnas adalah instrumen penting dalam perencanaan pembangunan hukum nasional, khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh DPR dengan pemerintah secara terencana terpadu dan sistematis.

Pasca amandemen undang-undang 1945, terutama setelah lahirnya undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan prolegnas semakin diperkuat. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Dalam hal ini prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam prolegnas didasarkan atas :

  1. Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
  2. Perintah ketetapan MPR
  3. Perintah undang-undang
  4. Sistem perencanaan pembangunan nasional
  5. Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  6. Rencana pembangunan jangka menengah.
  7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR.
  8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prolegnas dalam hal ini dapat pula memuat daftar rancangan undang-undang komulatif terbuka yang memuat;

  1. Pengesahan perjanjian internasional
  2. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi
  3. APBN
  4. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi /Kabupaten.
  5. Serta penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). 
Dalam keadaan tertentu DPR atau presiden dapat pula mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas dengan cakupan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atau rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh badan legislasi nasional dan menkumham.

Lahirnya undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan delegasi dari pasal 22 a UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan " ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur oleh undang-undang ".

Pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka semua bidang kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur dengan hukum yang berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar hukum dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan melalui undang-undang ini diharapkan semua lembaga yang berwenang Membentuk peraturan perundang-undangan mempunyai pedoman baku dalam proses dan metode Membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

 

Sekian informasi yang dapat dibagikan oleh selancarinfo, untuk penjelasan secara lengkap dan menyeluruh teman-teman disarankan membeli buku yang dijadikan sumber/referensi tulisan ini, Terimakasih.


Sumber/Referensi:

Lutfi Ansori, Legal drafting :Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Depok:Rajawali Pers, 2020).



Next Post Previous Post