Sejarah Pembentukan dan Perubahan Peraturan Perundang-undangan

 


Sejarah Pembentukan dan Perubahan Peraturan Perundang-undangan : Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia belum memiliki tata peraturan perundang-undangan sehingga belum dibentuk juga jenis peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jika mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka Indonesia di awal berdirinya masih menggunakan peraturan perundangundangan yang berlaku di era kolonial (Hindia Belanda). Pasal II menyatakan bahwa, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Jenis peraturan perundang-undangan di era kolonial masih berlaku ketika itu. [1]

Saat Jepang masuk ke Indonesia, terjadi perubahan terhadap sistem perundang-undangan yang sebelumnya berlaku. Pemerintahan saat itu dilakukan oleh penguasa militer, yaitu Gunseikan. Kemudian sejak 1 September 1943 dilakukan perubahan dengan dipegang oleh Seikosikikan yang hierarkinya lebih tinggi dari Gunseikan. Seikosikikan mempunyai wewenang mengeluarkan peraturan Yang disebut Osamu Seirei. Osamu seirei dalam hierarki saat ini setara dengan kedudukan Undang-Undang selain itu Gunseikan juga mempunyai wewenang mengeluarkan peraturan Yang diberi nama Osamu Kanrei. Osamu Seirei dan Osamu Kanrei kemudian diundangkan dalam Kanpo Yang sejenis dengan Lembaran Negara saat ini. [2]

Sejarah  perundang-undangan  dapat  dikemukakan,  bahwa  sejak  proklamasi  17 Agustus 1945, hingga periode sekarang, setidaknya sudah 4 kali Indonesia mengalami pergantian Undang-Undang Dasar,  yaitu: (1)Undang-Undang Dasar 1945; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat; (3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, dengan empat kali perubahan .[3]

UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak secara lengkap menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang, melainkan sekedar menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang, hanya disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang tidak  mendapat  persetujuan  DPR  tidak  boleh  diajukan  lagi  pada  masa  persidangan berikutnya.[4]

Konstitusi RIS (1950) yang terdiri dari 197 pasal dan UUDS (1950) dengan 146 pasal, secara terperinci mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Bagian II Konstitusi  RIS,  yang  dimulai  dari  pasal  127  hingga  pasal  143  pasal,  tentang  memuat ketentuan mengenai perundang-undangan.Di dalamnya mengatur tentang kekuasaan perundang-undangan  federal.   Pada   UUDS   (1950),   pengaturan   mengenai   Perundang-undangan secara lengkap diatur dalam pasal 89-pasal 100.  [5] 

Selanjutnya pernah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 1945. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak secara khusus mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pengumuman terhadap disahkannya suatu undang-undang, dan segala pearturan presiden yang dibentuk oleh presiden .[6]

Pada tanggal 2 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan mengenai Jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang ini merupakan undang-undang dari Negara Bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS).Dalam undang-undang ini secara khusus juga mengatur mekanisme pengajuan  undang-undang,  yang  dapat  diajukan  oleh  presiden  atau  Dewan  Perwakilan Rakyat.[7]

Pada 15 mei 1950, dikeluarkan UU Nomor 2 Darurat Tahun 1950, yang mengatur tentang penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya Undang- Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal.[8]

Setelah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak lagi berlaku, dan kemudian diberlakukan Undang-Undang Dasar  Sementara  Tahun  1950,  yang  ditetapkan dengan  Undang-Undang     Republik  Indonesia  Serikat  Nomor  7  Tahun  1950  tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Repulik Indonesia, pada tanggal 15 agustus tahun 1950, Presiden Republik Indonesia  Serikat,  menyatakan  bahwa  semua  mekanisme  pembentukan  undang-undang mengacu pada berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUD Sementara Tahun 1950 .[9]

Pada masa berlakunya konstitusi RIS yang dimulai pada tanggal 17 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus  1950 telah ditemukan  berbagai macam  peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa  itu, yaitu sebagai berikut[10]

  1. Undang-Undanng Federal, yaitu peraturan yang dibuat oleh negara  Federal yang terdiri dari  dua jenis, yaitu Undang-Undang Federal yang dibuat oleh pemerintah Bersama dengan Dewan  Perwakilan Rakyat Federal dan Senat ( Pasal 127 huruf a Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Federal yang di buat oleh Pemerintah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Federal ( Pasal 127 huruf b  Konstitusi RIS)
  2. Peraturan Pemerintah Federal , yaitu peraturan untuk ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah untuk  melaksanakan Undang-Undang  ( Pasal 141 Konstitusi RIS).

Pada masa Konstitusi RIS ini, bentuk peraturan perundang-undangan  yang berlaku adalah :

(1)       Konstitusi RIS

(2)       Undang-Undang Federal

(3)       Undang-Undanng Darurat

(4)       Peraturan Pemerintah

(5)       Keputusan Presiden

(6)       Undang-Undang Negara Bagian

(7)       Peraturan Menteri

(8)       Peraturan Daerah

Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden, Presiden mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 2262/HK/1959 yang berisikan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan lain selain sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Secara lengkap, hierarki peraturan perundang-undangan pada saat itu terdiri atas: 

  1. UUD 1945
  2. Undang-Undang / PERPU
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden
  7. Keputusan Presiden
  8. Keputusan Menteri 

Menurut TAP MPR No III/MPR/2000, peraturan perundanng-undangan  yang tersusun secara hierarkis tersebut,mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan  perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya . hal ini selaras dengan asas hukum lex superior  derogate inferiori. Hal ini dimasukan agar tercipta kepastian  hukum dalam system peraturan perundang-undangan. [11]

Tata urutan peraturan perundang-undangan  menurut TAP MPR No.III/MPR/2000 adalah;

  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah yang terdiri atas Perda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa atau yang setingkat.

 

 

Sumber/Referensi:

[1] Nalle,ILMU PERUNDANG-UNDANGAN,(Yogyakarta : Suluh Media, 2017), h. 35

[2] Ibid h. 36.

[3] Yuliandri,Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 69

[4] Yani, Ahmad, Pembentukan Undang-Undang & Perda, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.4

[5] Moh. Mahmud MD,Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Raja Wal Pres,2010), h.43

[6] Yuliandri Op,Cit h 70.

[7] Ibid h.70.

[8] Ibid h. 70.

[9] Ibid h .70.

[10] Maria Fraida Indrati Suprapto,Ilmu Perundanng-Undangan , Dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta:Kanisius,1990),hl. 48-52.

[11] Ni’matul Huda, Negara Hukum,Demokrasi, dan Judicial Review ( Yogyakarta:UII Pers,2005),hl.57

Next Post Previous Post