Pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana

Pihak yang telibat dalam Hukum Acara Pidana 





Kali ini selancar info akan membagikan materi tentang pihak yang terlibat dalam Hukum Acara pidana, Materi ini akan di kemas secara ringkas dan jelas agar para pembaca tidak bosan ketika membaca, dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Dalam proses menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana terdapat pihak-pihak yang terlibat, Keterlibatan pihak-pihak tersebut diatur secara langsung oleh KUHAP adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut;
  1. Tersangka/Terdakwa : Definisi mengenai tersangka atau terdakwa telah dijelaskan didalam KUHAP dalam butir 14 dan butir 15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagau pelaku tindak pidana (14) kemudian Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (15).
  2. Penuntut Umum : Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntututan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Pengertian Jaksa adalah menyangkut dengan jabatan sedangkan Pengertian penuntut umum adalah sebagai fungsi dalam persidangan. 
  3. Penyidik dan Penyelidik : Secara definisi Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu  yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyelidik adalah Pejabat polisi Negara republik indonesia yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Secara wewenang Penyelidik mempunyai wewenang yang dimaksud dalam Pasal 4 adalahs ebagai berikut:
    • Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
      1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
      2. Mencari keterangan dan Barang bukti
      3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
      4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
    • Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:
      1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
      2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
      3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
      4. membawa dan pemnghadapkan seseorang pada penyidik.
    • Wewenang Penyidik yang termuat dalam pasal 7 KUHAP adalah sebagai berikut;
      • Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang
        1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
        2. melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian;
        3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
        4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
        5. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
        6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
        7. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
        8. mengadakan penghentian penyidikan;
        9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  4. Penasihat Hukum : Penasihat hukum adalah advokat yang di beri kuasa khusus oleh terdakwa untuk mendampinginya di oengadilan, Penasihat hukum berhak menjamin semua prosedur beracara termasuk dalam hal pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Istilah penasihat hukum pertama kali dipakai oleh UUPKK tahun 1974 (sekarang UU No. 4 Tahun 2004 digunkan istilah advokat. Advokat dalam hal memberikan bantuan (hukum kepada terdakwa) diatur dalam  pasal 38 yaitu;  “dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”. dalam pasal 39 UUPKK Tahun 2004 yang menjelaskan etika advocat ketika dimintai bantuan hukum dalam suatu perkara adalah sebagai berikut; “ dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
  5. Saksi-saksi : Saksi adalah orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik maupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Jika saksi menolak untuk memberikan keterangan kepada penyidik maupun dimuka pengadilan maka saksi dapat dikenakan pidana. Berdasarkan kategori nya saksi terbagi menjadi dua yaitu saksi yang melihat langsung dan/atau mengalami kejadian, kemudian saksi Ahli yang dihadapkan/dipanggil untuk didengar keterangannya berdasarkan keahliannya. 
  6. Hakim : Hakim adalah penentu nasib dari seorang terdakwa dengan putusannya yang berkekuatan hukum tetap. Hakim dalam sebuah sidang pengadilan dapat berupa hakim tunggal ataupun majelis. Dalam sebuah majelis, Hakim selalu berjumlah ganjil agar tidak adanya stag dalam pengambilan keputusan.
  7. Panitera : panitera adalah petugas yang mencatat segala hal yang diperlukan dalam sidang pengadilan, panitera menjalankan tugasnya atas perintah majelis hakim. 
 
Sekian informasi yang dapat selancarinfo bagian, jika ada materi yang kurang tepat atau kurang jelas dapat menghubungi kami melalui halaman contact maupun kolom komentar terimakasih. 
 


Sumber/Referensi:
Suryono Sutarto, SH. MS. “ HUKUM ACARA PIDANA” (Badan penerbit Universitas Dponegoro semarang: 2005 cet IV)
Prof. Dr. jur. Andi Hamzah “ Hukum Acara Pidana Indonesia” (Sinar Grafika:2012 cet ke 6 edisi kedua) 
Next Post Previous Post