Peradilan Pidana Adat


 

PERADILAN PIDANA ADAT 

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.[1]

Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan baik dalam perundang-undangan, forum ilmiah, pendapat doktrin, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.[2]

Dalam prakteknya, peradilan adat kerap dibenturkan dengan hukum formal, dimana fakta sejarah menunjukan bahwa kolonialsme pada masa lalu menyebabkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum dibanyak negara bekas jajahan termasuk diantaranya Indonesia. Namun demikian, meskipun secara formal lembaga ini tidak diakui, namun dalam kenyataannya dilapangan, mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalama masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya.Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal.[3]

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan peradilan adat sesungguhnya menimbulkan pertanyaan yaitu bahwa keberlakuan peradilan adat berarti juga berpengaruh pada berlakunya delik adat. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Drt No. 1 tahun 1951 yang menyatakan penyelesaian delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP atau Perundang-undangan Indonesia maka diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda. Hukum pidana menganut asas "lex scripta" dan "lex certa", dimana asas "nullum delictum nulla poena sine privea lege poenali", melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena dianggap akan mengancam kepastian hukum yang diusung sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana.

Persoalan ini dalam tataran parktis dibagi menjadi dua persoalan yaitu tentang penerapan hukum pidana adat "materil", atau hukum pidana adat "formil" atau sanksi adat bagi pelanggaran delik umum. Dalam hal pelanggaran delik adat yang bukan merupakan tindak pidana menurut aturan perundang-undangan Indonesia, maka penggunaan mekanisme peradilan adat sebagai proses penyelesaian tidak menjadi masalah sepanjang bentuk penyelesaian atau sanksi yang dijatuhkan bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum atau hak asasi manusia.

Dalam kenyataannya meskipun dianggap bertentangan dengan mekanisme BPHN formal yang berlaku, bentuk penyelesaian melalui peradilan adat dalam komunitas masyarakat tradisional masih menjadi pilihan utama dibanding mekanisme peradilan formal. Realitas ini bukan hanya kenyataan milik masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dimiliki oleh banyak masyarakat pedalaman dibanyak tempat di dunia. [4]

Beberapa faktor yang mendukung hal ini diantaranya:

  1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
  2. Masyarakat tradisional didaerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum adatnya dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya.
  3. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan oleh sistem hukum formal memperoleh pandangan berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  4. Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan setempat.

Oleh karenanya, dalam komunitas masyarakat tradisional, mekanisme peradilan adat dipilih dengan alasan antara lain :

  1. Diproses oleh orang-orang dekat yang lebih dipercaya.
  2. Proses yang dijalani lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan mekanisme peradilan formal.
  3. Sifatnya terang dan tunai.
  4. Melibatkan pihak korban/keluarga korban secara langsung.
  5. Dianggap lebih berkeadilan. [5]

 

Hukum pidana adat di Indonesia masih menjadi pilihan utama sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup masyarakat tradisional, hukum adat hanya dapat diterapkan dalam wilayah tertentu yang masih menggunakan Hukum tradisional. Penerapan hukum adat dalam hal ini diperbolehkan dengan ketentuan dalam hal pelanggaran delik adat yang bukan merupakan tindak pidana menurut aturan perundang-undangan Indonesia, maka penggunaan mekanisme peradilan adat sebagai proses penyelesaian perkara tidak menjadi masalah atau diperbolehkan sepanjang bentuk penyelesaian atau sanksi yang dijatuhkan bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum atau hak asasi manusia. misalnya ada sepasang kekasih yang melakukan asusila didalam masyarakat adat maka dalam hal ini masyarakat adat dapat menggunakan mekanisme peradilan adat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun jika penyelesaiaan perkara (dalam mekanisme hukum adat) terdapat unsur melanggar hak asasi manusia seperti halnya pelaku pencurian yang di bunuh dengan cara di bakar maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan penyelesaian perkaranya harus menggunakan hukum positif yang berlaku demi menjaga hak asasi stiap warga negara.

 

 

Sumber referensi:

[1] Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 17 Januari 1975.

[2] Hilman Hadikusuma,, Hukum Pidana Adat (Bandung: Alumni,1984) hlm 18.

[3] Ibid, hlm. 20.

[4] Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hlm.2-4

[5] Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restorative (Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

Next Post Previous Post