Pengertian Legal Drafting



Legal drafting adalah sebuah konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi naskah akademik hasil kajian beserta naskah awal peraturan perundang-undangan sehingga kata legal drafting dapat dimaknai sebagai cara penyusunan Rancangan peraturan sesuai dengan tuntunan teori asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan. [1]

Legal drafting mencangkup tahapan-tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pembahasan merupakan tahapan perumusan atau penuangan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang.

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam :

1. Lembaran negara

2. Tambahan lembaran negara

3. Berita negara

4. Tambahan berita negara

5. Lembaran daerah

6. Tambahan lembaran daerah

7. Berita daerah

Istilah legal drafting dalam terminologi bahasa Indonesia dikenal pula dengan istilah pembentukan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan. [2]

Pendekatan perancangan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan beberapa ilmu-ilmu pendukung, yaitu :

  1. Isi peraturan : sosiologi hukum, politik hukum dan Dogmatika hukum
  2. Bentuk dan format peraturan: dogmatikA hukum
  3. Metode pembentukan peraturan: sosiologi hukum dan ilmu-ilmu perencanaan.
  4. Proses pembentukan : Dogmatika hukum tata negara, ilmu negara, ilmu politik, dan ilmu- perencanaan.

Tahap perencanaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahapan prolegnas atau program legislasi nasional. Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh DPR dengan pemerintah. Di tingkat daerah disebut sebagai prolegda atau program legislasi daerah. [3]

 Posisi legal drafting dalam sistem hukum nasional yaitu meliputi;

  1. Materi hukum (legal substance)
  2. Aparatur hukum (legal aparatus)
  3. Budaya atau kesadaran hukum( legal culture)
  4. Sarana dan prasarana hukum (legal stucture)

Menurut Mahfud MD peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Bagir Manan mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum dimana aturan tersebut berisi ketentuan ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status, dan suatu tatanan. Menurut jimly Asshiddiqie di samping bersifat umum hal-hal yang diatur juga bersifat abstrak (general and abstract norms).

Dalam arti khusus pengertian peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintahan ataupun melibatkan peran pemerintahan karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.[4]

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut jimly Asshiddiqie  menyangkut 4 bentuk kegiatan yaitu pertama prakarsa pembuatan peraturan perundang-undangan atau (legislatif initiation) kedua pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan atau (Law making process) ketiga persetujuan atas pengesahan Rancangan peraturan perundang-undangan (law enactmen approval) dan keempat pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen dokumen hukum yang mengikat lainnya( binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents) [5]

 Simpulan: Legal drafting merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang didalamnya membahas peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan, Pendekatan dalam merancang peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa bidang keilmuan diantaranya sosiologi hukum, dogmatika hukum, ilmu negara, ilmu politik dan ilmu perencanaan. Bidang-bidang tersebut digunakan dalam proses/bentuk yang berbeda diantaranya diantaranya dalam; Bidang subtansi, bentuk dan format peraturan, metode pembentukan dan proses pembentukan. 



Sumber/Referensi:

[1] Lutfil Ansori, Legal Drafting , Teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan(Depok: Rajawal pers 2020) hlm  1.

[2] Ibid. Hlm 2

[3] Ibid

[4] Ibid hlm 5.

[5] Yuliandri, asas-asas pembentukan peraturan perundang  undangan yang baik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 15-16

Next Post Previous Post