Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Pidana

selancarinfo
10 Jul, 2021
 
Pemeriksaan Pendahuluan 
 
Dalam proses menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana menurut aturan hukum yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) harus melalui beberapa tahap diantaranya:
1) Tahap Penyelidikan (Kepolisian)
2) Tahap Penuntutan  (kejaksaan)
3) Tahap Pemeriksaan disidang pengadilan
4) Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan
 
Definsi Pemeriksaan Pendahuluan
 
Pemeriksaan pendahuluan adalah tahap awal dari suatu proses perkara pidana yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian dan lembaga terkait. dengan kata lain Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Pengertian Penyidikan dalam KUHAP adalah sebagai berikut “ serangkaian tindakan penyidikan dalam hal  dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"
 
Kewenangan penyidik 
 
 
Wewenang yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik adalah sebagai berikut:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 
Hal apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan
Melakukan investigasi terhadap suatu tindak pidana/olah Tempat kejadian perkara
Memeriksa seseorang yang di yakini menjadi tersangka dalam sebuah tindak pidana 
Mlakukan penangkapan tersangka 
Mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana
Mengidentifikasi saksi-saksi yang berada di tempat kejadian 
Membuat laporan penyidikan untuk kemudian diproses di pengadilan
 
Hal yang tidak diperbolehkan dalam pemeriksaan pendahuluan
 
  • Melakukan penangkapan tanpa surat perintah : Dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka, petugas kepolisian wajib menunjukan surat perintah penangkapan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, menyatakan “ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa “ Kendati demikian dalam perkara pencurian tidak diperlukan surat perintah penangkapan. Aparat kepolisian baru membuat surat perintah penangkapan setelah tersangka pelaku tindak pidana pencurian dibawa kekantor kepolisian. Selanjutnya prosedur pemeriksaan terhadap tersangka kasus tindak pidana pencurian dilakukan sesuai dengan KUHAP dengan memperhatikan hak-hak tersangka. Adapun penjelasan tentang  prosedur penangkapan adalah sebagai berikut 
Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut ;
1. Penangkapan dengan surat penangkapan

a.Penyidik dan penyelidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.

b. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan, penangkapan harus sesuai prosedur dan adanya tembusan surat.

c. jangka waku penangkapan palinglama 24 jam (satu hari) sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paling lama 24 jam (satu hari)

d. Terhadap pelaku/tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut- turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

e. Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 75 KUHAP.

2. Penangkapan tanpa surat penangkapan

a. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.

b. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk segera diserahkan kepada penyidik disertai berita acara pemeriksaan tentang tindakan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP.

c. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat 1 KUHAP.

  • Melakukan Kekerasan terhadap tersangka pada sat investigasi
Hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah, Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menegaskan bahwa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersangka dianggap tidak bersalah. Didalam proses Pemeriksaan pendahuluan tersangka wajib diperlakukan sebagaimana orang bersalah dan tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan karena hal ini menyangkut tentang hak asasi manusia.

Dalam hal proses penyidikan terangka mempunyai hak sebagai berikut

a. Hak prioritas penyelesaian perkara
b. Hak persiapan
c. Hakmendapatbantuanhukumsejakpenahanan.

d. Hak menghubungi.

Dalam proses penyidikan dalam hal ini perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang di atur dalam KUHAP, seperti;

  1. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan.

  2. Hak menghubungi penasehat hukum.

  3. Adanya pelaksanaan asas praduga tak bersalah

 
 
 
 
Sumber referensi:
Suryono Sutarto, SH, MS. “HUKUM ACARA PIDANA” (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2005)

Bambang Tri Bawono,SH,.MH "TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN” (Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011)

 

 

 

 
 
 
Next Post Previous Post