Norma Hukum Dalam Pembentukan Perundang-undangan





Norma berasal dari kata nomos yang artinya nilai dan kemudian artinya dipersempit maknanya menjadi norma hukum, sementara itu kaidah dalam bahasa Arab, qo’idah berarti ukuran atau nilai pengukur. Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk Tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.[1]

 Jika pengertian norma atau kaidah sebagai pelembagaan nilai itu dirinci, norma atau kaidah tersebut dapat berisi: [2]

  1. Kebolehan atau dalam bahasa Arab disebut ibahah, mubah (permitere) ;
  2. Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut sunnah;
  3. Anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut makruh;
  4. Perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban(Obligattere) ; dan
  5. Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut haram atau larangan. (Prohibere).

Norma hukum adalah norma yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatannya. Berikut ini adalah perbedaan yang mendasar antara norma hukum dan norma-norma lainnya (selain hukum).

  1. Sebuah norma hukum itu bersifat heteronom, artinya norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Contoh: dalam hal pembayaran pajak, kewajiban itu datangnya bukan dari diri seseorang, melainkan paksaan itu datangnya dari negara sehingga setiap individu harus memenuhi kewajiban tersebut dengan rasa senang atau tidak senang. Norma-norma lainnya bersifat otonom, artinya norma itu datangnya dari dalam diri seseorang. Contoh: Apabila seseorang akan berdoa, Hal ini dilakukan karena kehendak dan keyakinan seseorang tersebut. Seseorang menjalankan norma-norma tersebut Atas kesadarannya sendiri.
  1. Suatu norma hukum itu dapat dilekati baik dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati baik oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksaan secara fisik. Contoh: Apabila seseorang melanggar norma hukum dengan menghilangkan nyawa orang lain, Iya akan dituntut dan dipidana. Sementara itu, Bila seseorang melanggar norma lainnya, Ia tidak dapat dituntut atau dipidana.
  1. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksaan itu dilaksanakan oleh aparat negara(polisi, Jaksa, Hakim). Sementara itu, terhadap pelanggaran norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri, misalnya ada perasaan bersalah, perasaan berdosa ada pelanggaran norma moral dalam Norma adat tertentu, para pelanggarnya akan dikucilkan oleh masyarakatnya.

 Adapun ciri dari norma hukum dapat diketahui antara lain :

  1. Ada paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya berupa sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh alat negara atau dengan kata lain, kaidah hukum itu sifatnya memaksa(dwingendrecht).
  2. Bersifat umum, yakni berlaku kepada siapa saja.
  3. Bersifat abstrak, yakni objek yang diatur tidak konkrit(regelend recht).

Selain norma hukum di dalam pembuatan suatu perundang-undangan terdapat norma peraturan perundang-undang yaitu yang terdiri atas:[3]

  1. Norma tingkah laku (gedragsnormen)
  2. Norma kewenangan ( bevoegdheids normen)
  3. Norma penetapan. (Bapelende normen)

Teori hierarki atau jenjang tata hukum dari Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans nawiasky yang dikaitkan dengan suatu negara. Hans nawiasky mengemukakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, sementara norma yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber dan berdasar pula pada norma yang lebih tinggi lagi sampai dengan suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. [4]

Norma hukum dalam suatu negara itu terdiri dari empat kelompok besar, yaitu kelompok l fundamental negara (statsfundamental norm) Kelompok ll adalah aturan dasar negara / aturan pokok negara (staatgrundgesetz). Kelompok lll adalah undang-undang formal(formel gedsetz) kelompok lV adalah aturan pelaksana dan aturan otonom(verordnung dan autonome satszung).[5] 

Dalam ilmu perundang-undangan, sebuah ketentuan normatif dapat disusun struktur aturannya. Setiap rumusan norma dapat terdiri dari norma primer dan norma sekunder. Norma sekunder yang dimaksud disini adalah konsekuensi terpenuhinya norma primer, yang lazim disebut sebagai ancaman hukuman. Norma primer memuat unsur-unsur yaitu[6]:

  1. Subjek norma yaitu pihak yang terkena sasaran untuk melaksanakan norma itu.
  2. Modus perilaku atau operator norma, yaitu sifat norma yang ditetapkan, berupa perintah, larangan, izin, dan dispensasi.
  3. Objek norma yakni rumusan perilaku yang diminta untuk dilaksanakan.
  4. Kondisi norma, yakni kondisi yang dipersyaratkan yang menyertai perilaku itu termasuk kapan dan dimana perilaku itu dilaksanakan.

Pada dasarnya norma hukum dapat dibedakan menjadi; 

  • norma hukum umum
  •  norma hukum Individual
  • norma hukum abstrak
  •  norma hukum konkrit. [7]

 

 

Sumber/Referensi:

[1] Ni’matul huda dan R. Nazriyah, teori dan pengujian peraturan perundang-undangan (bandung:Nusa Media, 2011), hlm . 15.

[2] Jimly Asshidieqie , perihal Unang – undang (jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2011) hlm. 2.

[3] Ibid hlm. 2

[4] Lutfi Ansori , legal drafting (teori dan peraktik penyusunan peraturan perundang-undangan) (Depok:Rajawali pers :2020 ) hlm. 20

[5] Ibid hlm. 18.

[6] Ibid hlm, 24

[7] Ibid hlm, 26

Next Post Previous Post