Titik Temu DUHAM dengan HAM Kairo

Konsep Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Universal dan Titik Temu Ham Kairo dan Duham universal       


  


Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.[1] DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adalah resolusi 217 A yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi ini berisikan 30 pasal yang secara keseluruhan memuat jaminan hak yang fundamental yang tidak dapat dicabut sebagaimana seseorang tidak dapat dicabut atau tidak diakui sebagai human being.

Gagasan Hak asasi manusia salah satunya bersumber dari teori hak kodrati, jika diruntut dari awal Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulian santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang.

Hugo de Groot, atau dekenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodtrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. [2]

 Selain di pengaruhi oleh teori hak kodrati lahirnya Duham juga di pengaruhi oleh kesadaran umat manusia yang di pengarui oleh peristiwa Holocaust Nazi, Peristiwa ini membuat dunia internasional tergerak untuk membentuk suatu aturan yang menjamin Hak kodrati setiap manusia yang kemudian dapat di jadikan sebuah tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa (a commond standard of achievement for all peoples and all nations”).

 

Konsep dasar atas penjaminan hak kodrati ini juga tidak lepas dengan adanya kejadian di masa lampau yang memiliki konsep yang sama dengan apa yang ada didalam Teori hukum kodrati tersebut, diantaranya yaitu Hukum Hamurabi yang menjamin keadilan bagi warganya, Lahirnya Magna Charta, Verginia Bills of Right pada tahun 1791, dan Le Declaration des Droits de I’home et du Citoyen tahun 1789.

 

Deklarasi hak asasi manusia oleh PBB sebenarnya dipengaruhi oleh empat konsep kebebasan yang di kemukakan oleh Franklin Delano Roosevelt yaitu:

(1) kebebasan untuk berbicara dan mengungkapkan pikiran

(2) kebebasan untuk beragama

(3) kebebasandari rasa ketakutan

(4) kebebasan dari kebutuhan

 

Deklarasi hak asasi manusia mencakup pula hak-hak kewarganegaraan, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak kebudayaan.[3] 

Landasan filosofis, sosiologis, dan politis yang termaktub didalam Duham Internasional  mengenai penjaminan Hak asasi manusia adalah sebagai berikut;

 

  • Pengakuan atas martabat alamiah dan hakhak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, 
  • Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa, 
  • Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,
  • Pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,
  • Bangsa-bangsa dari Perserikatan BangsaBangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, 
  • Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
  • Pemahaman yang sama mengenai hakhak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut.

 

Titik Temu Ham Kairo dan Duham universal

Pada dasarnya, prinsip HAM yang disuarakan oleh barat tidaklah bertentangan dengan Islam, karena al- Qur’an sejak awal telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan martabat manusia dan menjunjung tinggi keutamaannya. Pandangan Islam terhadap HAM dapat dilihat dari Islam sebagai ajaran yang mempunyai misi rahmatan lil ‘alamîn. Para ahli sejarah Islam telah membuktikan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam terakhir merupakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan hak asasi manusia. Tradisi budaya jahiliyyah yang melegitimasi perbudakan, diskriminasi rasial, diskriminasi terhadap wanita atas nama keimanan kepada latta dan uzza dikikis habis oleh Islam. Tak diragukan lagi, Islam menjamin pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas persamaan serta hak atas keadilan.[4]

 

Secara konsep Ham Kairo dan Duham Universal tidak bertentangan, keduanya memiliki konsep dasar yang sama yaitu terkait dengan penjaminan hak asasi manusia secara universal yang wajib di junjung tinggi oleh manusia lain tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Walaupun secara konsep dasar Ham Kairo dan DUHAM memiliki titik temu namun dalam segi sifat  DUHAM dinilai bersifat antroposentris. Hal ini berbeda dengan Ham Kairo yang didalamnya memiliki sepirit Islam, Ham Kairo memandang HAM bersifat theosentris dalam pengertian bahwa, penghargaan kepada hak asasi manusia merupakan bentuk kualitas kesadaran keagamaan, yakni sadar kepada Allah SWT sebagai pusat kehidupan, dalam praktik ibadah umat muslim harus terkait secara langsung dengan kepedulian sosial, sebagai landasan tauhid yang mewujud ke ranah praktis dalam bentuk ibadah sosial.[5] Sedangkan secara definitiveantroposentris berpusat kepada manusia: humanisme Barat menolak dewa, memutuskan hubungan dengan surga, lalu menjadi makhluk.

 

Terkait dengan sumber materi. HAM di Barat lebih banyak bersumber dari pemikiran filsafat humanistik, sementara HAM di dunia Islam bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan hal lain. (1) versi Barat tidak mem- punyai batasan atau prinsip-prinsip moral yang menuntun orientasinya, sehingga tidak hanya menyebabkan kemajuan saintifik yang luar biasa, namun juga menyebabkan “penemuan” atas doktrin pseudo-saintifik seperti darwinisme sosial. Sementara Islam mempunyai batasan-batasan yang ketat yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah seperti sanksi hadd yang sama sekali tak bisa diterima oleh norma-norma internasional yang berlaku sekarang. (2) hukum Barat modern cenderung mendorong sikap individualistik, sementara syari’ah tradisional menuntut tanggungjawab hukum kepada entitas yang lebih besar seperti keluarga, klan, suku, dan juga “bangsa agama,” apakah dzimmi atau Muslim.[6]

Titik Temu Ham Kairo dan DUHAM adalah sebagai berikut:

  1. Adanya Persamaan secara konsep dasar yaitu persamaan hak umat manusia.
  2. Sama sama mendukung mendukung ide penghormatan hak asasi manusia tanpa diskriminasi ras, agama, gender, maupun atribut lain, kapan dan di mana pun manusia berada.
  3. Keduanya mempunyai subjek hukum yang sama yaitu manusia, Negara wajib tunduk dan menjunjung terhadap penjaminan hak asasi.

 

Sumber/Referensi:

[1] Ali Maskur, Islam Dan Ham, (Semarang: Elsa Pers,2019 cet 1), hlm. 33

[2] J. A, Denny, Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi,(Jakarta: Gramedia, 2013 cet 1), hlm. 8

[3] Opcit , Ali Maskur, Islam Dan Ham, hlm 37

[4] Ibid hlm 39

[5] Ibid

[6] Izudin washil dan ahmad khoirul fata, Journal miqot vol. xli no. 2 juli-desember 2017 hlm. 434

 

Next Post Previous Post