Pengertian Hukum Acara Pidana

 
 
 
 
 
 
Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas  dan peraturan-peraturan perundang-undangan  yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar ( J de Bosch Kemper).
 
Menurut sudarto Hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada prasangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.
 
D Simons menyatakan bahwa Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
 
Wirjono Prodjodikoro Menyatakan Hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur cara bagaimana badan pemerintah berhak untuk , jika terjadi suatu tidak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman dapat dilaksanakan.
 
 
Dari keempat definisi diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;
  1. Fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan atau menegakan hukum pidana, oleh karena itu antara kedua-duanya saling berhubugan yang sangat erat sehingga kadang-kadang sulit bagi kita untuk menentukan apakah atauran itu merupakan ketentuan hukum pidana ataukah termasuk ketentuan hukum acara pidana. 
  2. Hukum acara pidana telah beroperasi meskipun baru ada prasangkaan saja adanya orang yang melanggar aturan-aturan hukum pidana.
(Suryono Sutarto,SH.MS : Hukum Acara Pidana, Badan Penerbut Universitas Diponegoro Semarang) 
 
 
Pompe Merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukan perbuatan mana yang seharunya di kenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma (W.P.J Pompe, Handboek van het Nederlanshe Strafrecht, hlm 3). KUHAP tidak memberikan definisi tentang Hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, Pra peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain diberi definisi dalam pasal 1. Tujuan hukum acara pidana dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP uang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut; 
 
“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati, kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” 
 
 
 
 Asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana:
  1. peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Pencantuman peradilan cepat  didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”)
  2. Praduga Tidak bersalah (Persumtion Of Innocence) : (asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum tetap.
  3. Asas Oportunitas ( Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum, Di Indonesia Penuntut umum disebut juga dengan jaksa dan lembaganya disebut Kejaksaan. Wewenang penuntutan yang dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, Artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu (penuntutan). Ini disebut Dominus Litis ditangan Penuntut umum atau Jaksa)
  4. Pemerikasaan pengadilan terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP yang berbunyi “ Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyakatan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak” kemudian ayat 4 menjelaskan “ Tidak dipenuhinya ketentuan ayat 2 dan ayat 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum)
  5. Semua orang diperlakukan sama didepan Hakim (asas ini tegas tercantum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 dan KUHAP dalam penjelasan dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat 1 berbunyi “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang)
  6. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan tetap (Pengambilan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersift tetap, untuk jabatan ini diangkat oleh hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara, ini disebut Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31)
  7. Tersangka/terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum ( Dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas)
  8. Asas Akusator dan inkisator
  9. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan ( Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan saksi. Ketentuan menganai hal ini diatur dalam Pasal-pasal 154, 155, KUHAP dst.) (Prof.Dr.jur. Andi Hamzah : Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika : edisi ke dua)
 
 
 
Sekian informasi yang dapat Selancarinfo bagikan, terimaksih.
 
Sumber/Referensi:
 
Suryono Sutarto,SH.MS : Hukum Acara Pidana, Badan Penerbut Universitas Diponegoro Semarang
Prof.Dr.jur. Andi Hamzah : Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika : edisi ke dua)
Next Post Previous Post