Eksistensi Pidana Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia




Eksistensi Pidana Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pengakuan keberadaan masyarakat adat (dan hak tradisionalnya) memiliki dinamika dalam sejarah hukum di Indonesia. Sebelum 1945, pemerintah Kolonial Belanda menerapkan politik pluralism hukum dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga stelsel hukum, yaitu: hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Kemudian, proses unifikasi hukum diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari perumusannya dalam konstitusi (UUD NRI 1945) sampai pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA).[1]

Secara khusus, istilah ‘peradilan adat’ telah pula diakui keberadaannya sebelum Indonesia merdeka, setidaknya melalui peraturan perundang-undangan masa Pemerintah Hindia Belanda. Peradilan tersebut diatur dalam pasal 130 Indische Staatsregeling, sebuah peraturan dasar dalam pemerintah Belanda yang menetukan di samping ada pengadilan-pengadilan oleh pemerintah Belanda, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli baik berbentuk pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintah Hindia Belanda dan pengadilan Swapraja.[2]

Peradilan ini menggunakan hukum acara atau formal sendiri yang khusus berupa peraturan peradilan dari Residen, misalnya: Peraturan Musapat Aceh Besar dan Singkel (1934), Peraturan Kerapatan Kalimantan Selatan dan Timur (1934).[3] Politik hukum peradilan adat masa kolonial yang demikian, menunjukkan terjadinya proses pengakuan yang sekaligus pengawasan yang harus tunduk dari sistem hukum modern, khusunya di bawah sistem colonial pemerintah Hindia Belanda. Keberadaan peradilan adat yang demikian bertahan hingga masa awal kemerdekaan dan masa pemerintahan Soekarno. Sejak itu dinyatakan bahwa putusan-putusan peradilan formal menjadi salah satu sumber hukum adat dalam kurun Indonesia merdeka.[4]

Di awal tahun 1950-an, eksistensi peradilan-peradilan di Indonesia mengalami sejumlah penataan dalam rangka unifikasi. Hal tersebut bisa terlihat dari sejumlah ketentuan. Pertama, Undang-Undang tentang Penghapusan Pengadilan Raja (Zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1947 No.23) juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Pulihan, setelah diubah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1950.

Kebijakan penghapusan peradilan adat tersebut diikuti masa Soeharto, melalui Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketnetuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini diatur dalam bagian penutup UU tersebut, “Penghapusan Pengadilan Adan dan Swapraja dilakukan oleh Pemerintah”. Sekalipun demikian kebijakan tersebut lebih ‘kebijakan di atas kertas’, karena faktanya pengadilan adat tak mudah hapus begitu saja. Pembatasan atau bahkan penghapusan dalam konstruksi hukum tertulis negara berbeda dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan eksistensi peradilan itu msih ada dan masih hidup.

Dalam konteks ketattanegaraan Indonesia melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah pula memberikan ‘pengakuan’ hukum. Misalnya, di Tanah Batak khususnya di Tapanuli telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu. Perda lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II (kabupaten), sebagai lembaga musyawarah mengikutsertakan para penua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. Pasal 5 dan 8).

Keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya, termasuk pula keberlakuan peradilan adat menjadi dilematis. Pada satu sisi karena membutuhkan positivisasi (pengakuan hukum negara), maka keberadaan dan hak tradisionalnya hanya akan diakui apabila diatur di dalam hukum tertulis yang dibuat oleh institusi negara. Secara a contrario, dapat dikatakan bahwa jika tiak diakui secara hukum maka eksistensi peradilan adat itu dianggap lenyap atau tidak ada.[5] Padahal keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya sebagaimana hak asasi yang lain adalah hak yang melekat pada diri masyarakat adat.

Dengan penjelasan di atas, elemen yang mendasar sifatnya soal ‘sumber otoritas’ penyelenggaraan peradilan adat, yang memungkinkan tiga variannya:

  1. Sumber otoritas penyelenggaraan peradilan adat berasal dari sistem hukum local adat setempat, dalam arti ada penegasan dari dan oleh struktur otoritatif di lebel masyarakat adat;
  2. Sumber otoritas penyelenggara peradilan adat berasal dari non-sistem hukum lokal adat setempat, yang bisa berasal dari pemerintahan daerah (Gubenur, Bupati, Kepala Desa, dll)
  3. Ada kemungkinan, sumber otoritasnya berasal dari kombinasi keduanya. Melalui ruang dialog tertentu yang melahirkan persepakatan sial penyelenggaraan peradilan adat tertentu. Hal ini berbasis pada riset BPHN yang mencoba membedakan dari sisi bagaimana peradilan adat berhubungan dengan kasus-kasus yang melibatkan pihak luar.[6]

 

 

Sumber referensi:

[1] Hilman, Hadikusuma,, Peradilan Adat di Indonesia (Jakarta: Miswar 1989)

[2] Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad Ke Abad ( Jakarta: Pradnya Paramita 1978), hlm. 73.

[3] Herlambang P. Wiratraman, et al., 2013, Peluang dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Peradilan Adat
yang ‘Melibatkan Pihak Luar’
, Laporan Pengkajian Badan Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), BPHN, Jakarta.

[4] Ibid.

[5] Bernadinus Steny, “Politik Pengakuan Masyarakat Adat: dari Warisan Kolonial Hingga Negara Merdeka”, Jurnal Jentera Edisi Lingkungan,
2009.

[6] Herlambang P. Wiratraman, et al., Op.cit

Next Post Previous Post