Definisi korban kejahatan Menurut Para Ahli




Definisi korban kejahatan Menurut Para Ahli
 
Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.[1]
 
Definisi korban menurut para ahli adalah sebagai berikut:
  1. Arief Gosita, sebagaiman korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yangberkepentingan hak asasi yang di rugikan.[2]
  1. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang fundamental melalui perbuatn atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[3]
  1. Rena Yulia menyatakan: “Mengenai pengertian korban itusendiri seperti yangtercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korbanmenyatakan korban adalah seseorang yang mengalamipenderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yangdiakibatkan oleh suatutindak pidana.”[4]

Definisi korban kejahatan menurut KUHP

Jika di telisik lebih mendalam secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

a. Setiap orang;

b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;

c. Kerugian ekonomi;

d. Akibat tindak pidana.

Definisi didalam pasal pasal  yang lain diantaranya adalah:

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”

Perbedaan tentang definisi korban didalam pasal pasal tersebut berbeda dikarenakan pembahasan yang diatur didalam pasal pasal tersebut berbeda makadari itu definisipun berbeda namun hal ini juga perlu diangkat didalam pembahasan ini mengingat pada dasarnya korban adalah seseorang yang dirugikan.


Tipologi (klasifikasi) Korban Kejahatan

Sebelum melangkah lebih jauh tentang apa itu tipologi korban kejahatan baiknya didalam pembahasan materi kali ini terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan tipologi agar tidak salah didalam mahamami materi ini. menurut kamus besar bahasa indonesia  (kbbi). Tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing.[5]

Tipologi pada dasarnya adalah pengelompokan atau klasifikasi mengenai hal tertentu yang berhubungan dengan watak atau prilaku manusia. Adapun selanjutnya bila diartikan secara menyeluruh dapat ditarik kesumpulan bahwa Tipologi korban kejahatan adalah klasifikasi mengenai keterlibatan korban, baik dalam prilaku maupun aspek lainnya  dalam terjadinya kejahatan. Dalam hal ini terbagi menjadi 2(dua) yaitu dari aspek keterlibatan korban dan tanggung jawab korban. 

Tipologi korban kejahatan dalam aspek keterlibatan korban kejahatan.

  • Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezza Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:
  1. Norparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
  2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
  3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
  4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
  5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.[6]
  • Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu: 
  1. Korban sama sekali tidak bersalah.
  2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannnya sendiri.
  3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
  4. Korban lebih bersalah daripada pelaku.
  5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
  6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.[7]
 
Tipologi korban kejahatan dalam aspek tanggung jawab korban. 
  • Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:
  1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengansi pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu,dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
  1. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawabterletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
  1. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapatmendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uangdi bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada padapelaku.
  1. Biologically weak victim adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjutusia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dariaspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepadakorban yang tidak berdaya. 
  1. Socially weak victims adalah korbanyang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuhterletak pada penjahat atau masyarakat. 
  1. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itupertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
  1. Political victims adalah korban karena lawan politiknya.Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.[8] 
  • Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:
  1. Primary victimization, yaitu korban individu atau perorangan (bukankelompok).
  1. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badanhukum.
  1. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
  1. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.[9]
Peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan akan di telisik lebih lanjut, dari pembahasan mengenai tipologi-tipologi korban di atas, dapat diketahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Dalam viktimologi kajian mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan sangat penting untuk dibahas. Karena untuk mendapatkan perlindungan hukum, terlebih dahulu perlu diketahui peranan dan keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan.[10] 

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.[11]

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.[12]

 

 

Sumber/referensi:

[1] Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h 51

[2] Arief Gosita,1993,Masalah Korban Kejahatan,Jakarta,Akademika, Presindo.h. 63

[3] Muladi, 2005,Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana,Bandung,Refika Aditama h,108

[4] Rena Yulia,Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

[5] https://kbbi.web.id/tipologi di akses pada tanggal 28/03/2020 pukul 21.03 wib.

[6] Dikdik M. Arief Mansur danElisatri Gultom, Op.Cit., h49

[7] Ibid hal 52.

[8] Rena yulia, Opcit hlm 52

[9] Ibid hal 52.

[10] Ibid hal 75

[11] Ibid ..

[12] Ibid hal 76

Next Post Previous Post