Definisi Kejahatan dan Fenomena Kejahatan

Definisi kejahatan menurut para ahli, diantaranya:

  1. Menurut  Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.
  2. Menurut Van Bammelen,kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
  3. Menurut  Soesilo, ia membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
  4. Menurut M. Bemmelem, iamemandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
  5. Menurut A. Elliot, iamengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
  6. Menurut A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
  7. Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
  8. Menurut E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya Paradoks Dalam Kriminologimenyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.[1]

Walter C. Recless membedakan karir penjahat ke dalam penjahat biasa, penjahat berorganisasi dan penjahat profesional. Penjahat biasa adalah peringkat terendah dalam karir kriminil, mereka melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang mempunyai organisasi. Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, Kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum. Adapun penjahat professional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.[2]

 

Fenomena Kejahatan

Menurut John Hagan, (1981:181) kekerasan atau la violencia (Columbia), the vendetta barbaricina (Italia), la vidavale nada (El Salvador). Merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi (2001:90), kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Menurut Kadish (1983:1618), kekerasan adalah: All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of individual. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Kekerasan merupakan Kejahatan (Violence Crime) Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan.

Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undangundang maupun kaedah lainnya. Jenis kaedah yang menjadi pedoman berperilaku di masyarakat meliputi: (1) kaedah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi: (a) kaedah agama/kepercayaan, (b) kaedah kesusilaan, (2) kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi, (3) kaedah sopan santun/adat, dan (4) kaedah hukum (Ishaq,2008:29-30). [3]

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu (1) kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis); segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya

berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), (2) kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif); adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi rigid.

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingan dilayani oleh hukum melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Pikiran mengenai adanya keadilan yang mutlak menyebabkan kehidupan hukum itu mempunyai dinamika. Hukum positif, yaitu yang membuat dan menjalankan dalam suatu wilayah tertentu senantiasa dihadapkan kepada tuntutan keadilan yang demikian itu dan ini menimbulkan kehidupan hukum yang dinamis.

Dipandang dari sudut formil kejahatan itu perbuatan yang oleh masyarakat dalam hal ini diberi pidana, hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat tetapi memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan –perbuatan bertentangan dengan kesusilaan. [4]

 

 

 

Sumber/Referensi:

[1] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

[2] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984)

[3] E-Jurnal WIDYA YUSTISIA , VOL 1 NO 1 April 2014

[4] Rena Yulia, VIKTIMOLOGI, ( YOGYAKARTA: GRAHA ILMU, 2013 ) hal 72

Next Post Previous Post