Pengaruh Hukum Islam Dalam Produk Hukum Nasional

Pengaruh Hukum Islam Dalam Produk Hukum Nasional

 

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran, keyakinan, dalam kehidupan hukum nasional, merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Dalam pertumbuhan hukum nasional terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan hukum nasional. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, kini dan masa mendatang, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam hukum tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan dan praktek hukum. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam produk hukum nasional yaitu:

  1. Dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional
  2. Dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya dalam hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
  3. Dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
  4. Dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Jadi, secara eksistensial pengaruh hukum Islam dalam produk hukum nasional merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, maka hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional.

Hukum agama sebagai unsur dan sistem hukum Pancasila dapat bersamasama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum adat dan Barat dapat diserap selama tidak bertentangan dengan Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum dasar dan hukum agama sebagai hukum normatif. Pancasila adalah sumber hukum dari sumber hukum nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun hukum Islam di Indonesia belum sepenuhnya bersifat mandiri, namun hukum Islam telah banyak memberikan kontribusi bagi produk hukum nasional. Baik secara tekstual maupun secara substansial.

Dalam butir-butir pasal yang dikandung UUD 1945, tidak hanya merupakan pintu gerbang masuknya norma-norma yang secara kualitatif dan kuantitatif sangat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga sangat membuka diri masuknya nilai-nilai agama. Dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna yaitu: pertama, negara tidak boleh membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada TuhanYang Maha Esa, kedua, negara berkewajiban membuat perundang-undangan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, berkewajiban membuat perundang-undangan melarang siapapun yang melakukan pelecehan terhadap agama.[1]

Beberapa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan produk hukum nasional, baik secara tekstual maupun secara substansial telah mengisi produk perundang-undangan hukum nasional di Indonesia. Antara lain:

  • Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa penjelasan pasal–pasal yang terkandung dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional, sangat nampak semangat ajaran Islam didalamnya, karena menurut undang-undang ini, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berilmu pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyrakatan dan kebangsaan.[2]

Umat Islam Indonesia merupakan umat mayoritas berkewajiban merealisasikan hal tersebut di atas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan undang-undang tersebut maka keberadaan agama Islam dapat terakomodasi di dalamnya sebagai penjelasan Aziz Thaba dalam bukunya yaitu: pertama, diakui bahwa pendidikan agama merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. kedua, dikukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Ketiga, dijamin eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasa Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Perguruan Tinggi Islam, keempat. Dijamin bahwa mata pelajaran agama harus seagama dengan tenaga pengajarnya.[3]

Dengan demikian pendidikan Islam dengan segala seginya tidak hanya berada dalam konsep tetapi berlaku dalam masyarakat islam yang memiliki identitas khas sesuai sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Menjadi harapan masyarakat agar pendidikan yang diterapkan dapat menguatkan pertalian masyarakat, juga harus peka terhadap perkembangan-perkembangan dan pertukaran yang berlaku dalam berbagai bidang kehidupan serta turut mengendalikan perubahan dalam era reformasi.

 

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Beberapa peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan yang ada masih menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa datang. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997. ketentuan-ketentuan yang masin relevan dalam peraturan perundangundangan yang lama, ditampung dalam Undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

Dalam undang-undang tersebut telah diakomadasi kepentingan orang Islam untuk menjalankan ajaran agama pada saat waktunya tiba, misalanya pada (pasal 102 ayat 2 bagian d) dijelaskan bahwa pada waktu istirahat sepatutnya menjalankan kewajiban/menunaikan ibadah menurut agamanya. Dan (pasal 107 ayat 1) dijelaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja pada hari-hari libur resmi. Bagi umat Islam yang menjalankan hari-hari raya Islam otomatis diberikan kesempatan demikian pula umat yang lainnya. (Pasal 109 ayat 1) dijelaskan pula bahwa setiap pekerja berhak memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.[4]

Hal ini menjukan bahwa undang-undang ini telah memenuhi keinginan dengan aspirasi Islam, demkian pula hanya beberapa pasal-pasal yang lain yang sejalan dengan ajaran atau syariat Islam yang belum diungkapkan oleh penulis semua itu mencermeinkan terakomodasinya ajaran Islam.

 

Misal, Mengenai soal khamar (minuman keras dan memabukan), KUHP memberi sanksi kurungan paling lama tiga hari (pasal 536) KUHP juga memberi sanksi atas orang yang menyiapkan khamar paling lama tiga minggu (pasal 537), dan apabila yang diberi minuman tersebut adalah anak-anak di bawah umur 16 tahun (pasal 538 dan 539).Dalam Islam khamar merupakan minuman yang diharamkan sebab dapat mengganggu proses inteklektualitas seseorang dan juga dapat merusak moral. Hal ini juga telah didukun pula oleh firman Allah Bahwa khamar itu lebih besar mudharat yang ditimbulkannya ketimbang manfaatnya. Firman Allah dalam Alquran Surat Al-Baqarah (2):219

 

 

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi, katakanlah: keduanya   terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.”

Dari ayat ini telah dinyatakan tentang larangan mengkonsumsi khamar, meskipun mengandung manfaat tetapi lebih besar dari mudharatnya yang ditimbulkannya. Mengkonsumsi khamar dapat merusak kesehatan terutama akal pikiran, juga mendatangkan berbagai penyakit, bahkan akan dapat menghilangkan jiwa sesorang.

Sementara itu, narkotika semakin merajalela dikonsumsi oleh masyarakat sekarang ini semakin canggih yang tentunya membawa dampak yang sangat besar bagi penggunanya, dampaknya lebih besar daripada minuman keras. Untuk itu maka ketentuan mengenai hukuman bagi pihak yang menyalah gunakan narkotika di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang tersebut menjatuhkan sanksi yang lebuh berat atas pengolah dan pengedar narkotik ketimbang pemakai. Hukuman terhadap pengolah narkotika adalah tujuh tahun penjara dan yang paling lama adalah duapuluh tahun sesuai dengan jenis narkotik yang diproduksinya hal ini telah dijelaskan dalam pasal 80, 81 dan 82).

Bahkan dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang tercantum dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut.

Sedangkan hukuman sanksi terhadap pemakai narkoba, undang-undang tersebut hanya memberi sanksi antara 1 sampai 4 tahun sesuai dengan jenis narkotik yang konsumsi sebagaimana dijelaskan pada pasal 85. kelihatanya sanksi yang diberikan undang-undang narkotik sesuai dengan sanksi hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut memiliki keistimewaan karena menuntut tanggungjawab orang tua atau wali.

Manakala ketentuan ini benar-benar dilaksanakan kemungkinan besar tidak akan ada lagi penyalahgunaan narkotik dan para peminum khamar. Ayat Al-quran yang dikemukakan tersebut di atas dapat menjadi pijakan dan dasar hukum untuk menghukum para pengedar dan pemakai barang haram yang mematikan tersebut

Jika peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan berbangasa dan bernegara maka akan dapat meredam akan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini akan dapat berjalan dengan baik manakala ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak yakni antara masyarakat dan penguasa. Upaya kerja sama ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tertib aman, dan sejahtera sebagaimana yang dipaparkan dalam pasal undang-undang dasar 1945 dan pancasila sebagai dasar negara. Selain kontribusi tehadap Undang-undang yang secara substansial tersebut di atas, terdapat beberapa produk perundang-undangan yang sifatnya mencantumkan hukum-hukum secara tekstul yang bersumber dari Al-quran dan hadis Nabi.

Dalam hal tekstual misalnya dapat dilacak dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat , undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Ibadah Haji. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan pengkajian kitabkitab fikih mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Terdapat tiga puluh delapan kitab fikih. Upaya kontribusi hukum Islam di Indonesia sangat bermanfaat, karena dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik sekalipun dalam banyak hal untuk penerapan selanjutnya mendapat tantangan baik eksternal maupun internal. Seperti halnya pembatasan ijtihad oleh mujtahid mutlak seperti institusi empat mazhab yang sangat populer itu. Untuk itu, yang perlu dilakukan dalam penerapan hukum Islam ialah dengan memberikan nasehat-nasehat yang mempunyai argumen yang kuat untuk diterimanya hukum tersebut demi terealisasinya ajaran Islam di bumi persada Indonesia ini.

 

sumber/referensi:

[1] Hartono Marjono, Menegakkan Syariat dakan Konteks Keindonesiaan (Cet. I; Bandung: Mizan, 1997), h. 28

[2] Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I; Bandung: Gema Insani Press, 1996), h. 260

[3] Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Cet. I: Jakarta: Gema Insai Press, 1996), h. 282

[4] Redaksi Sinar Grafika, Untuk lebih jelasnya dapat dilacak dalam beberapa pasal UndangUndang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (Cet. I; Jakarta Sinar Grafika, 1997), h. 41-47

Next Post Previous Post