Pandangan Islam Mengenai Pemberian Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

 





Korupsi didalam konsepsi islam dapat dipersamakan dengan kiyanah atau Ghulul, Khiyānah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (syar). Menurut al-Raghib al-Isfahānī, seorang pakar bahasa Arab, khiyānah adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khiyānah juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah[1]  

Ghulūl adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan ghulūl misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima.Ghulūl juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.[2]

Dengan dua persamaan diatas tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan tercela tersebut bertentangan dengan ajaran syariat islam. Mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi didalam fiqih jinayah masuk kedalam kategori ta’zir, hukuman ta’zir adalah hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan pelajaran terhadap terpidana agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian jenis hukumannya disebut dengan Hukuman Uqubah mukhayyarah (Hukuman Pilihan). Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad danTirmizy, yang artinya:

Diriwayatkan oleh Jabir RA dari Nabi SAW bersabda:” Tidak ada (hukuman) potong tangan bagi pengkhianat, perampok dan perampas  atau pencopet. (HR. AHMAD DAN TIRMIDZY).

 Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati terjadi pada tiga kasus

حصانوقتلنفسبغیرنفسلایحلّدمامرئمسلمإلاّبإحدىثلاث

 “Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga
hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan.


Sementara menurut Fuqaha (ahli fiqih) menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dihukum mati ada 7 macam, yaitu : Sariqah (mencuri), zina, qadzaf (memfitnah berzina), hirabah (merampok), khamar (mabuk), riddah (murtad) dan bughah (memberontak). Sedangkan pelaku korupsi termasuk dalam ruang lingkup Sariqah[3]

Sariqah berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab sariqah yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya istiraqqa al-sam’a (mencuri dengar) dan musaraqat alnazhara (mencuri pandang).Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Perbuatan korupsi yang termasuk dalam ruang lingkup Sariqah ini, Islam tidak membatasi jumlahnya berapa banyak koruptor itu mengambil uang negara, akan tetapi yang dinilai adalah dampak dari perbuatan korupsi tersebut yaitu dapat merusak kehidupan masyarakatnya sebagaimana Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 41 :

ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ یَرْ جِ عُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)
(Ar-Rum. 41).

Membuat kerusakan dimuka bumi menurut surah Ar-Rum ayat 41 dan ini dapat disamakan atau identik dengan perbuatan membunuh umat manusia, sedangkan perbuatan korupsi merupakan tindakan yang nyata-nyata merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (bumi), dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi adalah dibeberapa daerah terjadi banjir, longsor, infrastruktur hancur, transfortasi terganggu, distribusi barang terhambat karena efek dari korupsi, sehingga masyarakat akan mengalami penderitaan dan kemiskinan, akhirnya kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diharapkan tidak terwujud [4]

Mengingat begitu besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan karena perbuatan korupsi ini, maka pantas dan cukup beralasan bila Syariat Islam membenarkan agar bagi pelaku korupsi (koruptor) ini dihukum mati, sebagaimana Hadist Rasul SAW yang memberi peringatan kepada orang-orang yang berani memakan harta haram dengan sabdanya “Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram, maka tempat yang layak baginya adalah neraka”. (Hadits riwayat Turmudzi) dan Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 29, menyebutkan :

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَ الَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُ
تِجَارَ ةً عَنْ تَرَ اضٍ مِنْكُمْ ۚ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ َّ َ كَانَ بِكُمْ
رَ حِ یمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berbagai peraturan baik yang terdapat di dalam Alqur’an maupun Hadist yang melarang dan tidak membenarkan perbuatan korupsi dengan disertai sanksi yang sangat berat berupa hukuman mati, sejatinya dijadikan pedoman bagi para Hakim yang menangani perkara korupsi, namun kenyataannya dinegara Indonesia ini yang mayoritas Islam tidak melaksanakan aturan tersebut, padahal Allah mengancam bagi mereka yang tidak menjalankan hukum-hukum yang datangnya dari Allah, maka mereka termasuk kafir, zolim, dan fasik.[5]

Tidak cukup rasanya jika penulis tidak memberikan sebuah pandangan lain yaitu pandangan NU menyikapi  Hukuman mati terhadap pelaku korupsi, maka pada pembahasan kali ini penulis akan menyuguhkan  pandangan NU tersebut kedalam pembahasan ini, agar pandangan kita semakin terbuka dalam budaya  hokum islam local.

Korupsi dalam pandangan Nahdlatul Ulama, juga sebuah kedzaliman luar biasa (dhulmun ‘adzim) dan selalu terjait dengan keuangan negara. Sementara keuangan negara adalah hal yang sangat fundamental, karenanya para ulama NU meletakkan prinsip prinsip moral keagamaan prihal sesuatu yang sangat fundamental ini, yakni “keuangan negara” darimana bersumber; siapa pemilik sesungguhnya; untuk siapa/apa harus ditasharufkan; apa tanggungjawab negara/pemerintahan dalam hal ini dan apa wewenang rakyat.[6]

Dalam pandangan NU negara harus bertanggung jawab untuk men-tasharruf-kannya demi kepentingan rakyat (massalih arra’iyah) dengan seadil adilnya tanpa membedakan warna kulit, suku, bangsa, golongan, gender, pilihan politik maupun agama dan keyakinan.[7]

Prinsip keadilan yang mendasar inilah semestinya menjadi acuan dalam mengelola kauangan negara, termasuk di dalamnya pajak yang dipungut dari rakyat dan seluruh asset yang dimiliki negara. Pembayaran pajak dalam konteks ini jelas hanya diwajibkan bagi golongan masyarakat yang mampu . sedangkan golongan masyarakat tidak mampu, tidak diwajibkan membayar pajak. Pajak bias diberlakukann sepanjang sumber-sumber keuangan negara non-pajak telah dikelola dengan benar untuk kemaslahatan dan tidak menyukupi untuk memenuhi kebutuhan negara.[8]

Bentuk-bentuk korupsi dalam konsepsi NU yaitu sebagai berikut[9]:

  1. Money politics dan Hibah kepada pejabat negara
  2. Penyuapan dalam penerimaan pegawai negeri
  3. Risywah politik
  4. Money laundering (Ghasil al-amwal)

Didalam buku lain yang memuat pembahasan mengenai pandangan NU tentang Hukuman mati koruptor yang berhasil dihimpun penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Hukuman pelaku korupsi menurut NU, Perbuatan Korupsi dan Pencucian uang sebagai tindak criminal lanjutan adalah juga jarimah, maka pelakunya dapat di ta’zir (Hukum) Bahkan sampai hukuman mati bila hukuman lain tidak dapat menjerakan, sebagaimana keputusan munas Konbes Nu 2012 di cirebon jawa barat.[10]
  • Penegasan hukuman mati bagi koruptor dalam hal ini kembali diperkuat dalam rekomendasi mukhtamar ke-33 NU di jombang, dengan mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku. Disamping itu juga dapat diberlakukan hukuman lai seperti pemiskinan koruptor[11]

 

 

Daftar Pustaka

Dahlan Abdul Azis, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. VI, Jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003)

Fazzan.Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015

Maswandi “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Prespektif Islam Di Indonesia” Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/juni 2016.

PBNU, Ahkamul Fuqaha’,cet ke-1 (Jakarta: Kalista-LTN PBNU,2011)

PBNU, Hasil hasil mukhtamar ke-33 Nahdlatul ulama cet ke-2,(Jakarta LTN PBNU,2016)

Lakpesdam PBNU, “Jihad Nahdhatul Ulama Melawan Korupsi”(Jakarta:Lakpesdam PBNU, 2016) cet ke-2

PW LBM NU Jawa timur, NU menjawab problematika Umat, cet ke-1,2015 M,jilid II

 

[1] Abdul Azis Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. VI, Jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 913.

[2]  Fazzan.Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015 hal 149 lihat juga Syaykh Muhammad al-Hamīd, Rudud ‘alā Abatil (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1997),126.

[3] Maswandi “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Prespektif Islam Di Indonesia” Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/juni 2016

[4] Ibid hal 84. lihat juga Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN, (Jakarta: Sinar Grafika ,2013),halaman 20

[5] Ibid hal 84.

[6] PBNU, Ahkamul Fuqaha’,cet ke-1 (Jakarta: Kalista-LTN PBNU,2011), hlm. 811

[7] Ibid hal 815.

[8] PBNU,Hasil keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012,(Jakarta:LTN PBNU),hlm 52-53.

[9] Lakpesdam PBNU, “Jihad Nahdhatul Ulama Melawan Korupsi”(Jakarta:Lakpesdam PBNU, 2016) cet ke-2 hal 131.

[10] PW LBM NU Jawa timur, NU menjawab problematika Umat, cet ke-1,2015 M,jilid II,hlm. 411.

[11] PBNU, Hasil hasil mukhtamar ke-33 Nahdlatul ulama cet ke-2,(Jakarta LTN PBNU,2016) hlm. 380.

Next Post Previous Post