Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati Terpidana Korupsi


 


Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat didalam diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena pada dasarnya Hak asasi merupakan suatu hak langsung pemberian Tuhan yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa terkecuali dan berkedudukan sama didalam diri siapapun. Namun hak asasi manusia sering disalah artikan oleh pihak pihak tertentu yang menginginkan suatu belas kasihan terhadap suatu perbuatan/kesalahan yang telah diperbuat

Konsepsi HAM sering sekali dibenturkan dengan system pemidanaan dengan hukuman mati sebagi hukumannya  karena system pemidanaan tersebut sering dianggap tidak manusiawi. Secara tekstual memang hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tercantum didalam pasal 28 A dan 28 I UUD 1945 pasal 4 dan pasal 9 Undang undang Nomor 39 tahun 1999 dan pasal 3 DUHAM. Dengan rician sebagai berikut.

Pasal 28A UUD 1945 yang menentukan: “bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28I ayat (1) menentukan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku suurt adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menentukan:“everyone has the right to life, liberty and security of person” (setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri).                                                                                                         

Pasal 3 ini tidak sepesifik mengatur tentang hukuman mati. Namun dalam perkembangan selanjutnya pasal ini ditafsirkan secara implicit menghendaki penghapusan hukuman mati.  Hal ini dibuktikan dengan dikutipnya Pasal 3 DUHAM di dalam konsideran dari instrument-intrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, seperti bagian konsideran Scond Optional Protocol yang disponsori oleh PBB:

“meyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif hak-hak asasimanusia.”[1]

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Rostandi misalnya berpendapat:
“Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945. Ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat (1) UUD1945, hak untuk hidup itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa yang menyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja, oleh karenanya secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1)”[2]

Walaupun begitu jika kita melihat teori pembalasan gabungan yang dianut De Pinto dan Vos Teori gabungan yang menitikberatkan persamaan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, sehingga hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negative maupun secara positif.

 

Dengan melihat teori tersebut dapat memberikan suatu pencerahan bahwa fungsi Hukuman mati disini adalah untuk memuaskan masyarakat dengan memberikan rasa adil kepada masyarakat, karena pada hakikat nya masyarakt juga terdampak terhadap kejahatan korupsi ini. Masyarakat yang melmiliki kuasa untuk memilih wakil rakyat justru seringkali dihianati oleh para pejabat dengan korupsi yang dilakukannya. Hal ini sangat menimbulkan kekecewaan yang tumbuh dihati masyarakat dan juga merampas hak hak masyarakat yang ada dalam uang yang dikorupsi tersebut.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian Undang-undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagaimana uraian berikut:

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentanganya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hokum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

  1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative
  2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelalukuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20
  3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anakanak yang eblum dewasa.
  4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh”.[3]

 

Dengan demikian telah jelas bahwa sejatinya hukuman mati bukan merupakan cara untuk merenggut hak hidup secara paksa namun lebih kepada upaya untuk menimbulkan suatu harmonisasi keadilan dengan mementingkan hak hak masyarakat, dan hukuman mati merupakan cara untuk memberikan efek jera terhadap para terpidana korupsi karena korupsi di negeri ini terbilang sangat membudaya hingga diperlukannya sebuah langkah extra untuk menanggulanginya. Dan dengan adanya perbandingan hokum antara korupsi dengan Narkotika ini memungkinksn bahwa kedepannya hukuman mati dapat digunakan sebagai hukuman pokok terpidana korupsi.

 

RELEVANSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Relevansi penerapan hukuman mati di Indonesia menurut penulis dapat dilihat dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

  1. Adanya upaya yang sudah dilakukan sebelumnya
  2. Adanya tuntutan yang besar dari masyarakat
  3. Indeks korupsi pertahunnya meningkat
  4. Maraknya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)
  5. Belum terciptanya hokum yang stabil untuk memanggulangi tindak pidana korupsi

          Kelima aspek tersebut merupakan standarisasi yang paling minim untuk dapat menerapkan hukuman mati bagi terpidana korupsi di indonesia. Adanya upaya yang sudah dilakukan sebelumnya mencerminkan belum maksimalnya Lembaga yang khusus menangani korupsi yang mana dalam hal ini perlu adanya revolusi hukum yang tepat untuk memanggulangi praktik korupsi tersebut.; adanya tuntutan yang besar dari masyarakat mencerminkan bahwa masyarakat sudah kecewa terhadap kinerja okunum pejabat yang dinilai seringkali melakukan korupsi.; indeks korupsi pertahunnya meningkat hal ini mencerminkan bahwa hukuman/formulasi hokum didalam undang undang belum mampu memberikan efek jera begi pelaku tindak pidana korupsi.; Masih maraknya praktik KKN didalam system pemerintahan mecerminkan bahwa kesadaran hokum para pejabat sangat rendah dan tidak mengindahkan sumpah jabatan yang telah dilakukannya.; belum terciptanya hokum yang setabil untuk menanggulangi tindak pidana korupsi mencerminkan bahwa perumusan UU oleh pejabat terkait masih dipertanyakan mengingat budaya Korupsi di Indonesia sudah sangat lama dan hingga kini belum tuntas bahkan makin marak untuk dilakukan oleh para pejabat baru.

 

 

Daftar Pustaka 

Todung Mulya Lubis & Alaexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008)

 

 

[1] Todung Mulya Lubis & Alaexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm.48.

[2] Ibid

[3] Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007

Next Post Previous Post