Jenis korupsi yang sering dilakukan di indonesia





Jenis-Jenis Korupsi yang Sering Dilakukan di Indonesia

Tindak Pidana Korupsi yang nampak sekali terlihat biasanya terjadi dalam bentuk sederhana, dan  apabila telah terjadi dalam lingkungan yang luas akan membawa dampak negatif yang besar pula. Sebagai contoh pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah yang terjadi di jalan raya, bahkan kita juga sering menjumpai masyarkat sekitar yang ikut melakukan pungutan liar tersebut, pengurusan perijinan, pengurusan administrasi kependudukan dan pendidikan yang juga di lakukan oleh aparat pemerintah. Korupsi jenis ini yang tiap hari sangatlah nampak di depan mata dan dirasakan oleh masyarakat hingga jadilah penyakit masyarakat.

Tindakan  korupsi tersembunyi yang dilakukan secara tidak nampak (sembunyi-sembunyi) atas skala dan signifikansi korupsinya sudah sistematik dan besar. Tindak korupsi yang sudah sistematik ini sudah jauh memasuki dan berpotensi merusak operasionalisasi negara serta  memainkan peran penting akan penguasaan segelintir elit atas negara, di mana proses formulasi kebijakan yang dibuat hanya untuk menguntungkan segelintir elit tertentu. Adanya tindakan korupsi merupakan suatu manifestasi dari kurangnya penghormatan terhadap aturan main yang mengatur hubungan interaksi mereka, baik oleh si pelaku tindak korupsi dan institusi yang dikorupsi.[1]

Berikut jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sering di lakukan di Indonesia:

  1. Penggelapan dana

Sering kali kita menjumpai di TV,surat kabar, serta sosial media  bahwa ada okum pejabat X yang melakukan penggelapan dana , oknum dari Bank X  yang melakukan penggelapan dana miliaran bahkan ada juga oknum sekolah-sekolah yang menggelapkan dana BOS.Jenis perbuatan yang begitu merugikan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan amat sangat merugikan. Hal-hal tersebut atau yang serupa biasanya dilakukan dalam bentuk tender, pemberian barang, ataupun dalam pembayaran pajak, misal yang harus di bayar sekian tetapi yang dibayarkan kurang dari ketentuan . jika di sektor industri alam  atau kehutanan ataupun pertambangan, korupsi bisanya berupa policy tax supaya mereka menyetorkan sekali pajak.

  1. Suap Menyuap

Contoh dari kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya ialah suap-menyuap, seperti menyuap pejabat yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap tersebut, misalkan menyuap hakim, pengacara,advokat dan masih banyak lagi .Korupsi jenis ini pula telah diatur dalam UU PTPK.

  1. Pemerasan

Tindakan korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri,penyelenggara negara dan lain-lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum ataupun dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, bahkan menerima pembayaran dengan potongan, serta untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Beberapa contohnya yanng terjadi di Indonesia ialah,sebagai berikut:

  1. Tiga oknum jaksa menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap 63 kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Inhu, Riau, yang diduga menerima uang suap senilai Rp 650 juta.
  2. Tak lepas pula dari partai politik yang melakukan kampanye hitam. Kita semua tahu, bahwa pada tahun 2019 lalu, Bowo Sidik Pangarso terbukti menerima suap sebesar Rp.221.000.000 dan USD.85.130 dari Marketing Manager PT. Humpus Transportasi Kimia yaitu Asty Winasti. Bowo sendiri juga mengakui bahwa penerimaan suap itu dilakukan untuk biaya kampanye, karena Bowo kembali maju sebagai caleg dari Dapil Jawa Tengah II.
  1. Penggelapan Jabatan

Penggelapan jabatan termasuk pula ke dalam kategori yang sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yaitu tindakan seorang pejabat dengan kekuasaan yang dia miliki melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti ataupun membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti, itu semua memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan yang merugikan negara. Salah satu contohnya ialah, pada tahun 2018 lalu penggelapan jabatan yang diduga dilakukan oleh politikus Hanura , yakni Sarifuddin Sudding.

     5.Gratifikasi

Berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut.Gratifikasi yang dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lain. Jenis korupsi ini yang telah diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK. Contoh kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia baru-baru ini ialah ,pada awal tahun 2021 kasus gratifikasi dan TPPU yang telah di terima oleh Rohadi (mantan panitera PN Jakarta Utara dan PN Bekasi) saat menjabat sebagai panitera di PN Jakarta Utara dan PN Bekasi.
  1. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan yanng merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Seorang atau suatu badan yang akan ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses pemilihan pemenang tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebutlah yang akan memenangkan tender tersebut, dan tentu saja pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta.Salah satu contoh dari kasus pengadaan ini ialah, kasus Pengadaan RAC (Ratu Atut Chosiyah), mantan Gubernur Banten, yang menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi pengadaan alkes di Pemprov Banten, pada akhir tahun 2016 lalu. Jika ada oknum instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK[2].

 

sumber/refrensi:

[1] http://180.250.247.102/index.php/jia/article/viewFile/364/337. Di akses pada hari Rabu,17 Maret 2020, pukul 08:12 WIB (slide ke 7)

[2] https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undangpdf/uu202001. Di akses pada hari Rabu,17 Maret 2021. Pukul 14:08 WIB

Next Post Previous Post