Sistem Peradilan Pidana Anak

 

Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dan Proses Penanganan serta Perlindungan Pidana Anak 

 



 

Pendahuluan 

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwanya anak-anak dengan menerapkan ketentuanketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP.

Menurut Soedarto, Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak[1]. Menurut analisa sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak[2].

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak.Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan.Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkuthukum acara yang hendak mempertahankan materiilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materiilnya[3].

Secara juridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia[4]. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “eigenrichting”[5].

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkaryang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum.Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaanya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan

 

Pembahasan 

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Dalam proses penyidikan

Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa

  1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
  2. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
  3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan[6].

 

Berbicara mengenai penyidikan anak diatur menurut Pasal 26 ayat (1) (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 yang berbunyi :

  1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  4. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  5. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
  6. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
  7. Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.[7]

Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak , terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi:

  • Penangkapan

penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20):“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak meurut Pasal 43 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 43, 44, 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa : Penangkapan anak sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 ( satu ) hari.

  • Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”

 Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

dalam UU RI no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut:

  1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
  2. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  3. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
  4. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih
  5. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah tahanan.
  6. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
  7. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahtraan Sosial (LPKS)[8]

 

Pasal 33

  1. penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
  2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.
  3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
  4. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LAPAS
  5. Dalam hal tidak terdapat LAPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahtraan Sosial setempat. 

Pasal 34

  1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
  2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari
  3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

 Pasal 35

  1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari
  2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (ima belas) hari
  3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan

 

2. Dalam proses penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa. Penuntut umum, yang ditetapkan

Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan

 

3. Dalam proses persidangan

Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Republik IndonesiNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

  1. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
  2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  3. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  4. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  5. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada menjelaskan maksud dan batasan “telah berpengalaman”, oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak. Menurut SudiknoMertokusumo berpendapat bahwa lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani[9].

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

  1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak,
  2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
  3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan[10]

 Problematika Penegakan Peradilan Anak

  1. Faktor Internal
  2. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan koeban diantara aparat penegak hukum
  3. Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
  4. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antaraaparat penegak hukum
  5. Koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, bapas, rutan, lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral
  6. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penangana anak berhadapan dengan hukum untukkepentingan terbaik untuk anak.
  7. Faktor Eksternal
  8. Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga
  9. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyeujui penyelesaian dengan cara diversi
  10. Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasi kesepakatan diversi
  11. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana[11]

 

 

 

[1] Notoprojo Sri Widojati, 1974, Peradilan Anak-anak, Bina Cipta, Bandung, hal. 80

[2] Notoprojo Sri Widojati, 1974, Peradilan Anak-anak, Bina Cipta, Bandung, hal. 80

[3] Agung Wahyono&Ny. SitiRahayu, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal.14

[4] Agung Wahyono&Ny. SitiRahayu, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18

[5]Agung Wahyono&Ny. SitiRahayu, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta, hal.14

[6] UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak. 2014. hal 15-16.

[7] UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak. 2014. hal 15-16. 

[8] UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak. 2014. hal 18

[9] RomliAtmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia (Selanjutnya Disebut dengan Romli VIII),Mandar Maju, Bandung, hal.53

[10] RomliAtmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia (Selanjutnya Disebut dengan Romli VIII),Mandar Maju, Bandung, hal.37

[11] Khaira Ummah Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, vol. 13 No. 1 Maret 2018 hal.50

Next Post Previous Post