Kewenangan Pemda dalam Menentukan Kebijakan Lockdown Mandiri

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN LOCKDOWN MANDIRI

  




Pendahuluan

Sejak adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia segala aspek program pemerintahan dialihkan untuk  mengatasi dan meminimalisir korban akibat adanya  covid 19 tersebut, manufer dilakukan bukan hanya pada pemerintahan pusat namun juga pada pemerintahan daerah, penyebaran covid-19 seperti yang di informasikan WHO (World  Health Organization ) menyatakan bahwa penyebaran covid-19 tersebut dapat menyebar melalui cara drop let atau cairan yang keluar dari tubuh orang yang terinfeksi yang jatuh pada benda dan penyebarannya dapat melalui benda benda yang terpapar virus tersebut.

Hal ini membuat penyebaran virus covid-19 ini sangat cepat menular dan menginfeksi masyarakat secara massif, salah satu cara untuk mengatasi penyebaran tersebut adalah dengan membatasi ruang gerak masyarakat agar meminimalisir terinfeksi oleh orang yang terpapar virus tersebut. sosial distancing dan physical distancing telah dilakukan oelah pemerintah namun hal itu belum cukup untuk membatasi keluar masuknya masyarakat dari luar daerah. pembatasan pembatasan ini dilakukan bukan hanya pada pasien covid 19 namun juga pada masyarakat luas karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat dan beresiko menimbulkan banyak korban.

Salah satu opsi pembatasan ruang gerak masyarakat tersebut adalah dengan melakukan lockdown atau PSBB (Pembatasan sosial bersekala besar). Namun didalam menetapkan opsi ini terjadi sebuah kegamangan yang terjadi yaitu apakah opsi ini hanya dapat diputuskan oleh pemerintah pusat selaku central government atau pemerintah daerah dapat turut andil didalam menentukan opsi lockdown mandiri atau PSBB tersebut mengingat pemerintah daerah dinilai mengerti kondisi secara detail terhadap wilayah yang pimpinnya dan hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa pemerintah daerah seharunya mempunyai hak untuk dapat menentukan kebijakan lockdown mandiri terhadap daerahnya.

Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan pada makalah kali ini dengan menggunakan  perspektif Hukum Tata Negara, didalam pembahasan ini nantinya akan melihat lingkup kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlandaskan Undang Undang yang ada dan peraturan terkait agar pemasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tentunya dalam menggunakan landasan hukum tidak cukup jika hanya menggunakan satu landasan hukum. Makadari itu dalam hal ini penulis akan menambahkan perspektif keberlakuan hukum secara empiris guna dapat menganalisa terkait keberhasilan hukum/ upaya meekayasa masyarakat untuk menanggulangi pandemic covid-19 tersebut

Makalah ini menggunakan metode Normatif-Empiris yaitu berfokus kepada implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kategori pembahasan yang terdapat didalam makalah ini adalah masuk kedalam kategori Live Case Study yaitu merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung dan belum berakhir

 

 

Pembahasan 

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Kebijakan Lockdown Mandiri

Lockdown adalah sebuah istilah yang digunaa untuk menjelaskan suatu upaya penanggulangan penyebaran infeksi. Namun sejuh ini belum ada kejelasan mengenai definisi secara pasti mengenai lockdown karena perbedaan pola dalam upaya penanggulangan pemaparan virus ini. Kendati demikian di Indonesia ada upaya yang hampir mirip dengan lockdown yaitu PSBB (pembatasan sosial bersekala besar).

Menurut Prof. Mahfud Md, menyebut bahwa definisi lockdown sama dengan karantina kewilayahan. Yang mana aturan mengenai karantina wilayah ini termaktub didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentng karantina kesehatan. Prof mahfud menyebut bahwa dalam undang undang itu disebut karantina kewilayahan atau lockdown adalah kira kira membatasi perpindahaan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama.[1]

Didalam pembahasan ini definisi lockdown adalah membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. definisi ini digunakan agar perspektif pemahaman makalah ini sesuai dengan reguasi yang ada dan tidak membuat suatu definisi baru yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada karena ha itu dapat membuat kesalah pahaman definisi antara penulis dan pembaca.

Pemerintah daerah adalah sebuah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan pemerintahan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945. [2]

Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (selfbesturen).[3] Sedangkan kewajiban memunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan[4]

Hubungan Pusat dan Daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (spanning of interest) antara kedua satuan pemerintahan. Hubungan pusat dan daerah terjadi sebagai akibat adanya pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan atau pemencaran kekuasaan ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil yang dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Masalah hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya sebenarnya adalah pembicaraan mengenai isi rumah tangga daerah yang dalam perspektif hukum pemerintahan daerah lazim dinamakan urusan rumah tangga daerah (huishounding).[5]

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

  1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  1. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
  1. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota dibiayai oleh APBN.

 

Selain tiga kewenangan tersebut diatas pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah pusat didaerah otonom, adapun penjalasan ketiganya adalah sebagai berikut:

 

  • Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

  • Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan dan;

 

  • Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

 

Salah satu unsur penting di dalam hubungan pusat-daerah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis pembagian kewenangan ini oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

 

  1. Urusan Pemerintahan Absolut Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan Pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain:
1) politik luar negeri;

2) keamanan;

3) yustisi;

4) moneter dan fiskal nasional; dan

5) agama.

 

Dalam ketentuan selanjutnya, diatur bahwa Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan absolut ini dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkannya kepada Pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

 

  1. Urusan Pemerintahan Konkuren

Sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya di ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:

  1. Menurut urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
  2. Pendidikan
  3. Kesehatan
  4. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  5. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sosial

 

 Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

  1. Tenaga kerja
  2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  3. Pangan
  4. Pertanahan
  5. Lingkungan hidup
  6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
  8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  9. Perhubungan
  10. Komunikasi dan informatika
  11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
  12. Penanaman modal
  13. Kepemudaan dan olah raga
  14. Statistik
  15. Persandian
  16. Kebudayaan
  17. Perpustakaan
  18. Kearsipan

 

Urusan pilihan adalah sebagai berikut

  1. Kelautan dan perikanan
  2. Pariwisata
  3. Pertanian
  4. Kehutanan
  5. Energi dan sumber daya mineral
  6. Perdagangan
  7. Perindustrian
  8. Transmigrasi

 

Jika dilihat dari unsur pelayanan dasar wajib dari pemerintah daerah ini telah dapat di identifikasi bahwa masalah kesehatan adalah suatu hal yang wajib menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Jika dilihat dari perspektif ini maka pemerintah daerah dapat ikut andil didalam memutuskan kebijakan lockdown atas daerah yang dipimpinnya. Namun jika melihat regulasi lain akan menimbukan perbedaan kewenangan terhadap kebijakan lockdown atas terjadinya suatu wabah tersebut.

 

Perbedaan kewenangan tersebut didasari oleh UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Yang sepesifik ada didalam pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

  • “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya”.

 

Berdasarkan pasal tersebut menegaskan bahwa kepala daerah tidak diberikan sebuah atribusi untuk dapat melakukan kebijakan lockdown mandiri, hal inipun ditegaskan kembali secara tidak langsung pada pasal 55 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. 

Pasal ini menegaskan tentang pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak, mencangkup juga kebutuhan makanan hewan ternak yang berada didalam kewenangan pemerintah pusat dan dibantu oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Pemerintah daerah dalam hal ini berfungsi menjadi penyalur dan pelaksana terhadap kebijakan dan upaya-upaya pemerintah pusat dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pemerintah pusat dalam hal ini mempunyai atribusi terhadap upaya-upaya untuk menanggulangi covid-19 tersebut, karena memang pemerintah pusat didalam struktur kelembagaan Negara mempunyai kedudukan  lebih tinggi daripada pemerintah daerah sehingga menyebabkan tanggung jawab pemerintah pusat lebih besar terhadap permasalahan yang bersifat membahayakan masyarakat luas, walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatasi permasalahn kesehatan tetapi dalam kasus ini pemerintah daerah harus berada dibawah kendali pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam kasus ini harus dibawah kendali pemerinyah pusat  dimaksudkan agar dapat terciptanya suatu keteraturan didalam melakukan upaya penanggulangan covid-19 tersebut. karena tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia memiliki 34 provinsi, yang mana jika kewenangan lockdown berada pada pemerintah daerah akan beresiko menimbulkan kecarut marutan system control terhadap perkembangan program-program untuk mendukung upaya penanggulangan covid-19 ini.

Ketidak teraturan system control terhadap program penanggulangan covid-19 tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan antara  pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga menyebabkan program program yang diupayakan tidak berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya, dan jika kewenngan lockdown berada pada tingkat daerah maka akan mempersulit rekayasa sosial untuk tetap bisa menghidupkan roda ekonomi dimasyarakat.

Pada saat masa pandemic seperti ini penting adanya usaha untuk tetap menghidupkan perputaran ekonomi didalam masyarakat karena jika tidak ada usaha tersebut maka secara otomatis ekonomi masyarakat akan terhenti dan akan menyebabkan masalah baru didalam masyarakat. Makadari itu perlu adanya suatu rekayasa sosial untuk tetap menjaga roda ekonomi masyarakat berputar walaupun dalam jumlah yang sedikit. Dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi masyarakat khususnya Negara.

Upaya rekayasa sosial untuk menjaga roda ekonomi ini dapat kita lihat dari sistem pembatasan masyarakat yang diberlakukan di kota Semarang. Di kota semarang pembatasan sosial dilakukan dengan sistem PKM (pembatasan kegiatan masyarakat) pembatasan yang dimaksud adalah dengan membatasi  jam kegiataan masyarakat yang mana kegiatan masyarakat akan di batasi pada jam jam tertentu dan hal itu pula berlaku untuk jam penuupan jalan, sehingga akses keluar masuk hanya dapat dilakukan pada jam jam tertentu.

Upaya PKM tersebut memungkinkan adanya sebuah perputaran ekonomi yang dapat menjaga stabilitas ekonomi suatu wilayah, dan dapat mengurangi dampak dari adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan segala bentuk usaha yang bersifat mendatangkan kerumunan atau yang berpotensi menjaadi tempat penyebaran virus tersebut, seperti pabrik, pasar, mall, super market, tempat wisata, hingga tempat ibadah sekalipun.

Hal ini tentu menjadi persoalan besar yang menjadi tanggung jawab pemerinth untuk dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya korban yang semakin hari semakin bertambah, makadari itu perlu adanya suatu program program yang diatur dan dirancang secara sistematis baik melalui regulasi maupun program pendukung untuk dapat menjadi suatu bentuk upaya penanggulangan terhadap covid-19 tersebut.  untuk mewujudkan itu  perlu adanya system control dari pemerintah pusat agar segala upaya dapat berjalan dengan baik.

 

 B. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19

Didalam menilai sebuah tindakan, berhasil atau tidaknya tindakan tersebut dapat dilihat dengan sebuah pengukuran terhadap efektifitas upaya tersebut dilaksanakan, sejauh ini pemerinth pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan pemerintah terkait degan adanya pandemic covid-19 ini. Diantaranya adalah  dengan menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).

Didalam (Perppu) ini membahas hal-hal yang terkait dengan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, yaitu sebagai berikut:

  1. kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; dan
  2. kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

 

Didalam (Perppu) tersebut juga mengatur kewenangan pemerintah  terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan Negara, adapun kewenangan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan negara berdasarkan Perppu 1/2020, yaitu :

1. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
  • sejak tahun anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
  • penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1) menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan secara bertahap;
2. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
3. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;
4. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa.
5. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
  • Sisa Anggaran Lebih (SAL);
  • dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
  • dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
  • dana yar,g dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
  • dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
7. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
8. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
9. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
10. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
11. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. [6]

Seiring dengan lahirnya (Perppu) tersebut banyak upaya hukum atau permonhonan uji materil  yang dilakukan untuk dapat mengevaluasi isi dari perppu tersebut diantaranya:

  1. pemohonan uji materil pasal 27 ayat (2) peraturan pemerintah penggnti undang undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 Mengenai hak imunitas terhadap pejabat yang tidak dapat digugat secara perdata. Permohonan ini dilakukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
  2. permohonan uji materil terhadap keberadaan peratuan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 menganai pengadaan perppu tersebut dinilai tidak urgen dengan mengacu kepada situasi saat ini.

Walaupun (Perppu) ini sekarang telah disahkan menjadi undang undang tetapi hal ini masih di ikuti dengn beberapa permasalahan yang nantinya akan berpotensi bahwa UU akan di Judicial Review, dan dengan potensi itulah banyak masyarakat menilai bahwa pemerintah teresn tergesa gesa dalam memutus/mengesahkan sebuah undang undang. Dengan sebuah kebijakan yang tergesa gesa maka implementasinyapun nanti bakal dipertanyakan.

Banyak kasus yang yang timbul terkait penyaluran dana bantuan untuk masyarakat, kasus kasus yang timbul adalah tentang masalah Data penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran dan terjadi miskomunikasi data antara data yang di ajukan daerah dan data yang turun dari pemerintah pusat, hal ini pun menjadi problematika didalam masyarakat bahkan bebeapa terjaadi keos antar warga akibat dari adanya kecemburuan sosial.

Selain kasus miskomunikasi data ada kasus lain yaitu kebijakan pemerintah yang dikabarkan menutup penerbangan komersial dan tetap membuka jalur penerbangaan kelas bisnis, yang menyediakan penerbangan untuk para pejabat maupun pengusaha, dan orang orang yang mampu membayar lebih untuk dapat menggunakan jasa pesawat tersebut. dan memicu masyarakat untuk malakukan protes kepada pemerintah terhadap kebijakan ini.

Kebijakan yang kontroversial selanjutnya adalah kebijaan pembebasan ribuan narapidana yang dilakukan oleh menkumham yang menilai bahwa pembebaasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 yang ada di dalam Lapas, hal ini  pada akhirnya berujung banyak masyarakat yang mengeluh karena para napi tersebut kembali  melakukan tindak kiminal.

Masih banyak isu menganai kabijakan pemerintah dalam masa pandemic ini yng dinilai tidak efektif dalam implementasi yang dilakukan maupun dengan penyusunan kebijakan tersebut.  Pemerintah dinilai kurang efektif dalam membuat kebijakan untuk menangulangi pamdemi ini, karena seperti yang sekarang terjadi sering sekali terjadi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa mentri yang secara tidak langsung bertentangan dengan kebijakan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Hal hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika sebuah kebijakan telah disusun dan direncanakan dengan matang dan dengan perhitungan yang pasti, tanpa adanya kesan terburu buru.

Sejak adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia segala aspek program pemerintahan dialihkan untuk  mengatasi dan meminimalisir korban akibat adanya  covid 19 tersebut, manufer dilakukan bukan hanya pada pemerintahan pusat namun juga pada pemerintahan daerah. Hal ini membuat penyebaran virus covid-19 ini sangat cepat menular dan menginfeksi masyarakat secara massif, salah satu cara untuk mengatasi penyebaran tersebut adalah dengan membatasi ruang gerak masyarakat agar meminimalisir terinfeksi oleh orang yang terpapar virus tersebut.

Salah satu opsi pembatasan ruang gerak masyarakat tersebut adalah dengan melakukan lockdown atau PSBB (Pembatasan sosial bersekala besar). Namun didalam menetapkan opsi ini terjadi sebuah kegamangan yang terjadi yaitu apakah opsi ini hanya dapat diputuskan oleh pemerintah pusat selaku central government atau pemerintah daerah dapat turut andil didalam menentukan opsi lockdown mandiri atau PSBB tersebut mengingat pemerintah daerah dinilai mengerti kondisi secara detail terhadap wilayah yang pimpinnya dan hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa pemerintah daerah seharunya mempunyai hak untuk dapat menentukan kebijakan lockdown mandiri terhadap daerahnya.

Menurut Prof. Mahfud Md, menyebut bahwa definisi lockdown sama dengan karantina kewilayahan. Yang mana aturan mengenai karantina wilayah ini termaktub didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentng karantina kesehatan. Prof mahfud menyebut bahwa dalam undang undang itu disebut karantina kewilayahan atau lockdown adalah kira kira membatasi perpindahaan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama.

Pemerintah daerah adalah sebuah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan pemerintahan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

  1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
  3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota dibiayai oleh APBN.

 


Simpulan 

Jika dilihat dari unsur pelayanan dasar wajib dari pemerintah daerah telah dapat di identifikasi bahwa masalah kesehatan adalah suatu hal yang wajib menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Jika dilihat dari perspektif ini maka pemerintah daerah dapat ikut andil didalam memutuskan kebijakan lockdown atas daerah yang dipimpinnya.

Perbedaan kewenangan tersebut didasari oleh UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Yang sepesifik ada didalam pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya”.

Berdasarkan pasal tersebut menegaskan bahwa kepala daerah tidak diberikan sebuah atribusi untuk dapat melakukan kebijakan lockdown mandiri, hal inipun ditegaskan kembali secara tidak langsung pada pasal 55 ayat (1) dan (2).

Pada akhirnya pemerintah daerah tidak dapat mempunyai hak untuk membuat kebijakan lockdown mandiri atas daerah yang dipimpinnya karena permasalahan kesehatan(pandemic) ini bukan masalah kesehatan biasa yang diperlukannya upaya dari pemerintah pusat untuk menanggulanginya.

Didalam menilai sebuah tindakan, berhasil atau tidaknya tindakan tersebut dapat dilihat dengan sebuah pengukuran terhadap efektifitas upaya tersebut dilaksanakan, sejauh ini pemerinth pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan pemerintah terkait degan adanya pandemic covid-19 ini. Diantaranya adalah  dengan menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).

Seiring dengan lahirnya (Perppu) tersebut banyak upaya hukum atau permonhonan uji materil  yang dilakukan untuk dapat mengevaluasi isi dari perppu tersebut diantaranya:

  1. pemohonan uji materil pasal 27 ayat (2) peraturan pemerintah penggnti undang undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 Mengenai hak imunitas terhadap pejabat yang tidak dapat digugat secara perdata. Permohonan ini dilakukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
  2. permohonan uji materil terhadap keberadaan peratuan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 menganai pengadaan perppu tersebut dinilai tidak urgen dengan mengacu kepada situasi saat ini

Masih banyak isu menganai kabijakan pemerintah dalam masa pandemic ini yng dinilai tidak efektif dalam implementasi yang dilakukan maupun dengan penyusunan kebijakan tersebut. Pemerintah dinilai kurang efektif dalam membuat kebijakan untuk menangulangi pamdemi ini. , karena seperti yang sekarang terjadi sering sekali terjadi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa mentri yang secara tidak langsung bertentangan dengan kebijakan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

 

 

[1] Dikutip dari https://m.detik.com/news/berita diakses pada senin 25 mei 2020 pukul. 20.00 wib.

[2] Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

[3] Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 79.

[4] Ibid

[5] Ibid hal 85.

[6] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2o2o Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus DiSease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan


DAFTAR PUSTAKA

 

        Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus DiSease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

         Fauzan Muhammad, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

 Dikutip dari https://m.detik.com/news/berita diakses pada senin 25 mei 2020 pukul. 20.00 wib.

 

 


Next Post Previous Post