Penerapan Hukuman Mati Pelaku Korupsi Ditinjau dari Hukum positif Indonesia

PENERAPAN HUKUMAN MATI PELAKU KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  INDONESIA

 


Hukuman mati adalah sebuah hukuman klasik yang mana hukuman tersebut diharapkan mampu untuk memberikan efek rasa takut kepada setiap orang sehingga tidak melakukan tindakan yang sama. Hukuman mati telah ada didalam buku kesatu Aturan Umum bab II Pasal 10 tentang pidana. Hal ini mencerminkan bahwa hukuman mati bukanlah hal baru didalam sistem hokum Indonesia, hukuman mati menjadi jalan terakhir pemberian sanksi terhadap suatu kejahatan yang sulit untuk di kendalikan, seperti halnya dengan korupsi.

Korupsi didalam pembahasan ini diartikan sebagai tindakan melawan hokum dengan cara mengambil uang negara secara diam-diam dengan tujuan memperkaya diri sendiri. arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta atau lembaga pemerintah.[1]

Korupsi didalam system hokum Indonesia masuk kedalam kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Hal ini cukup wajar karena korupsi dapat merusak sebuah tatanan negara dengan cara merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini pun dapat berimbas kepada masyarakat karena pada dasarnya pola korupsi di Indonesia sebagian besar adalah uang yang di alokasikan  untuk sebuah proyek pembangunan fasilitas umum, seperti yang pernah terjadi di Indonesia yaitu korupsi proyek wisma atlet, korupsi e-ktp, korupsi penyediaan alat kesehatan., korupsi dana desa, dan masih banyak lagi praktik praktik korupsi lainnya yang tidak akan cukup jika disebutkan didalam bahasan ini.

Pengaturan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 uu no. 31 tahun 1999 jo uu no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
  1. paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Jika dilihat dari rumusan tindak pidana korupsi tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) unsur penting terjadinya peristiwa perbuatan korupsi yaitu, Pertama, penyalahgunaan wewenang, Kedua, dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan potensi menyalahgunakan kewenangan itu ada pada seseorang sebagai pejabat publik yang tentunya memiliki unsur, yaitu diangkat oleh pejabat yang berwenang, misalnya Menteri diangkat oleh Presiden, Dirjen diangkat oleh Menteri dan seterusnya, kemudian memangku suatu jabatan tertentu, dan melakukan sebagian dari pada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintahaan negara.[2]

Didalam pasal tersebut mengenai diksi “keadaaan tertentu” dalam diksi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa  hukuman mati dapat dijatuhkan bila ada alasan pemberatan pidana yaitu apabila korupsi dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya. Bencana alam nasional, peenanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta dana untuk penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kalimat “keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.[3]

Berdasarkan ketentuan yang teradapat dalam Pasal 2 ayat (2) di atas hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam kedaaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam pasal 2 ayat(2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat saja tidak dijatuhi hukumanmati.[4]

Kata “dapat” adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalah tafsirkandalam rangka meringankan pelaku korupsi. Keadaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.[5] Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dan tindak pidananarkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luarbiasa (extra ordinary crime). Dalam Undang undangNarkotika pengaturan hukuman mati termuat dalam Pasal80 ayat (1), (2), (3),Pasal 81 (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, pasal 82 ayat (2) huruf a, pasa l82. ayat(3) huruf a.[6]

Beberapa perubahan secara mendasar dalam memberantas tindak pidana korupsi dilakukan dalam undang-undang ini. Perubahan pertama adalah pengkualifikasian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) karena tindak pidana korupsi dipandang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang dilakukan secara sistematis.[7]

Perubahan kedua dalam undang-undang ini adalah perumusan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bentuk korupsi hanya disebutkan kerugian keuangan negara, sedangkan dalam undang-undang ini bentuk-bentuk korupsi selain kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut.[8]

  1. Tindak pidana korupsi penyuapan, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan
    Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
  2. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan, leveransir, dan Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
  3. Tindak pdiana korupsi penggelapan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
    Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
  4. Tindak pidana korupsi kerakusan (knevelarij), daitur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf I.
  5. Tindak pidana korupsi tentang Gratifikasi, diatur dalam Pasal 12 B.

Dengan demikian didalam pasal 2 ayat 2 tersebut belum sepenuhnya menjadi sebuah sarana untuk memberikan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi karena masih dalam pembatasan pembatasan yang dilakukan undang undang. Namun jika pembatasan tersebut dihilangkan dan hukuman mati dijadikan sebagai hukuman pokok maka akan terjadi sebuah revolusi didalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

  

 

 

DAFTAR PUSTAKA

      Brian Rahantoknam. “Pidana Mati Bagi Koruptor”. Jurnal Lex Crimen. Vol. Ii/No. 7/November/2013 hal 19.

      Fazzan.Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015

      Maswandi “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Prespektif Islam Di Indonesia” Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/juni 2016.

      Muwahid “ Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Al Qanun, Vol. 18 No. 2, Desember 2015 hal 258.

 

 

 

 

 

[1] Fazzan.Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015 hal 149

[2] Maswandi “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Prespektif Islam Di Indonesia” Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/juni 2016.

[3] Muwahid “ Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Al Qanun, Vol. 18 No. 2, Desember 2015 hal 258.

[4] Ibid hal 261.

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Brian Rahantoknam. “Pidana Mati Bagi Koruptor”. Jurnal Lex Crimen. Vol. Ii/No. 7/November/2013 hal 19. Lihat Juga Marwan Effendy. Sistem Peradilan Pidana(Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana), Referensi, Jakarta, 2012. Hal 87

[8] Ibid hal 20 lihat juga Surachmin dan Suhandi Cahaya. Strategi Dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal 30.

Next Post Previous Post