Legal Drafting (Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara Enim No 20 tahun 1984)

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PEMOTONGAN HEWAN



Latar belakang

Secara konstitusi pelaksanaan pemungutan pajak merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan otonomnya. Salah satu kewenangan otonom yang nyata bagi pemerintah daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, pemerintah daerah menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak, retribusi dan pungutan lain.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah ini diatur dengan peraturan daerah terkait, guna mengatur besaran pajak  dan untuk menciptakan keteraturan pembayaran pajak.

Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1984 tentang pajak potong hewan. Merupakan salah satu peraturan daerah kabupaten yang menggunakan hak retribusi daerah. Pajak potong hewan ini masuk kedalam kategori pajak  retribusi jasa usaha.

Peraturan daerah tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan atas pajak daerah, hal ini terlihat dalam konsideran peraturan daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka usaha untuk lebih mengintensifkan/peningkatan pendapatan daerah khususunya tarif pemotongan hewan, maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan daerah kabupaten tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara Enim No 20 tahun 1984.

Jika melihat konsiderans yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut kemudian diselaraskan dengan perkembangan zaman dewasa ini, akan timbul suatu problematika yaitu subtansi yang terdapat dalam peraturan daerah nomor 20 tahun 1991 tidak mampu lagi mengakomodir tujuan utama peraturan daerah tersebut. Hal ini megakibatkan perlu adanya suatu perubahan subtantsi yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan melakukan penyesuaiaan nilai kurs rupiah yang berlaku saat ini.

Metode

Dalam naskah akademik peraturan daerah ini menggunakan metode penelitian yuridis ormative dengan mengkaji peraturan daerah terdahulu dan peraturan perundang-undangan terkait.

  

 

 

Kajian teoritis

P.J.A Andriani mendefiniskan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang guna nya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.[1]

Definisi terhadap Pajak Daerah secara spefisik yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[2]

Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa: “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atai diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[3]

 

Kajian terhadap asas/prinsip pajak dan retribusi daerah

Menurut Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan yang mendasari bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal The Four Maxims atau Smith’s Cannon yaitu[4] :

 

  1. Equality, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak
  2. Certainty, dijalankan secara tegas, jelas, dan pasti
  3. Convenience, tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela
  4. Economy, biaya pemungutan tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

 

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan

Dalam praktik penyelenggaraan pajak potong hewan dewasa ini tidak dilakuakan secara tegas,jelas dan pasti. Hal ini disebabkan oleh kecilnya besaran wajib pajak yang kemudian banyak pihak tidak memperdulikan adanya aturan ini. Dan juga disebabkan oleh minimnya pengawasan atas pemungutan pajak yang dilakukan pihak terkait.

 

Kajian terhadap implikasi penerapan system baru

Penerapan system baru akan mengubah besaran pokok wajib pajak kemudian memaksimalkan pengawasan pemungutan pajak akan membuat daya guna hukum perda tersebut maksimal dan dapat memenuhi asas kemanfaatan hukum. Implikasi penerapan hukum ini akan memberikan daya serap yang maksimal terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehinngga dapat menyebabkan hal yang positif dalam hal usaha penyelenggaraan daerah.

 

 


Evaluasi

Jika melihat subtansi dari peraturan daerah kabupaten tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara Enim No 20 tahun 1984, maka sangat banyak sekali ketertinggalan hukum untuk mengakomodir kepentingan daerah dewasa ini. Hal yang paling utama adalah adanya perbedaan kurs mata uang rupiah yang berlaku saat ini terhadap kurs mata uang yang berlaku saat peraturan daerah tersebut diundangkan. Kemudian juga minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak potong hewan yang membuat penyerapan dana pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian jika melihat nilai tukar rupiah pada saat peraturan daerah tersebut di undangkan yang pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat hanya Rp.1.941,- perdolar Amerika serikat, kemudian jika melihat nilai tukar saat ini pada tahun 2020 yaitu Rp.14.135,- perdolar Amerika serikat. Perbedaan nilai tukar tersebut sangatlah berbeda dan sejatinya perubahan nilai Rupiah tersebut dapat mempengaruhi harga-harga bahan pokok termasuk daging. Dan hal inipun seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah terkait untuk merubah peraturan daerah yang sudah tidak relevan.

 

 

Analisis peraturan perundang-undangan terkait

Dalam melihat kebuntuan suatu produk hukum tentunya harus pula melihat aturan hukum yang mendasari lahirnya produk hukum. Dalam hal ini jika kita melihat salah satu dasar atas pembentukan perda tersebut adalah aturan mengenai Ordonansi pajak potong tahun 1936. Dalam perkembangannya aturan mengenai Ordonansi pajak potong tersebut telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1947 tentang mengubah Ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 no.671[5].

Jika melihat secara hirarki perundang-undangan saat ini maka aturan dasar yang digunakan pada perda tersebut tidak tepat karena masih menggunakan atuan dasar Ordonansi 1936, Tidak  relevan jika aturan dasar yang digunakan menggunakan produk hukum yang telah diubah oleh undang-undang. Tentu hal ini menjadi bahan pertimbangan perlunya ada revisi peraturan daerah tersebut.  Selain itu ketentuan bea wajib pajak yang termuat dalam Ordonansi 1936 dan UU Nomor 11 tahun 1947 berbeda.

Perbedaan mendasar itulah yang kemudian menjadi alasan kuat perlunya undang-undang baru yang disesuaikan dengan aturan dasar undang-undang terbaru pula, guna terciptanya suatu hukum yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah. Aturan dasar lainnya yang menjadi landasan yuridis peraturan daerah tersebut pun sudah banyak yang mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman.

 

 

Landasan  filosofis

Usaha mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan peyerapan pajak daerah dalam kategori pajak retribusi daerah. Maka perlu meninjau kembali  Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Muara enim nomor 20 tahun 1991.  Hak retribusi daerah didapatkan atas Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penguatan penyerapan pajak retribusi  daerah wajib mengedepankan atas asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan,  berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Landasan sosiologis

Dalam rangka usaha untuk mengintensifkan/peningkatan pendapatan daerah khususnya tarif pemotongan hewan.[6] Dan juga menyesuaikan nilai bea pajak pemotongan hewan yang disesuaikan dengan kurs nilai rupiah dewasa ini, retribusi daerah pajak pemotongan hewan  merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan.

 

Landasan yuridis

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten  sebelumnya mengenai pajak retribusi daerah pemotongan hewan diwujudkan kedalam peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara Enim No 20 tahun 1984. Peraturan daerah  tersebut dinilai sudah tidak relevan untuk di implementasikan dan perlu dirubah denga peraturan daerah yang baru. Perlunya pembaharuan tersebut didasarkan atas tidak mempunya perda tersebut mengakomodir kebutuhan daerah sebagai pelaksana kewenangan retribusi daerah, dan juga tidak relevannya subtansi bea pajak yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut, perlu adanya penyesuaian terkait dengan subtansi hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan daerah secara optimal.

  

Ketentuan umum

  • Daerah adalah daerah kabupaten muara enim.
  • Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
  • Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atai diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  • Pajak pemotongan hewan adalah pajak yang dibayarkan atas jasa pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.
  • Retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
  • Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.[7]
  • Hewan adalah hewan sembelihan/potong yaitu Kambing, Sapi, Domba dan Babi.

 

Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

  1. biaya wajib pajak terbaru dengan menggunakan skala nilai tukar rupiah;
  2. Retribusi pemeriksaan kamar potong hewan;
  3. Mekanisme pemungutan pajak retribusi;

 

Ketentuan sanksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pelanggaran atas penunggakan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan peralihan

Jika kemudian dibutuhkan aturan tambahan dan perubahan subtansi maka peraturan daerah ini dapat dicabut ataupun diganti dengan peraturan daerah yang lebih baru

 

Simpulan

Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1984 tentang pajak potong hewan. Merupakan salah satu peraturan daerah kabupaten yang menggunakan hak retribusi daerah. Pajak potong hewan ini masuk kedalam kategori pajak  retribusi jasa usaha.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan atas pajak daerah, hal ini terlihat dalam konsideran peraturan daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka usaha untuk lebih mengintensifkan/peningkatan pendapatan daerah khususunya tarif pemotongan hewan, maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan daerah kabupaten tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara Enim No 20 tahun 1984.

Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa: “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atai diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Melihat secara hirarki perundang-undangan saat ini maka aturan dasar yang digunakan pada perda tersebut tidak tepat karena masih menggunakan atuan dasar Ordonansi 1936, Tidak  relevan jika aturan dasar yang digunakan menggunakan produk hukum yang telah diubah oleh undang-undang. Tentu hal ini menjadi bahan pertimbangan perlunya ada revisi peraturan daerah tersebut.  Selain itu ketentuan bea wajib pajak yang termuat dalam Ordonansi 1936 dan UU Nomor 11 tahun 1947 berbeda.

Perbedaan mendasar itulah yang kemudian menjadi alasan kuat perlunya undang-undang baru yang disesuaikan dengan aturan dasar undang-undang terbaru pula, guna terciptanya suatu hukum yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah. Aturan dasar lainnya yang menjadi landasan yuridis peraturan daerah tersebut pun sudah banyak yang mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman.

 

Saran

  1. Perlu adanya perubahan bea pajak yang disesuaikan dengan kurs mata uang yang berlaku dewasa ini.
  2. Perlu adanya peningkatan pengawasan terkait dengan penyerapan bea pajak pemotongan hewan di kabupaten muara enim.
  3. Perlu adanya sanksi atas pelaggaran pembayaran pajak bea pemotongan hewan
  4. Perlu adanya peningkatan pelayanan daerah terhadap usaha rumah potong hewan.

 


DAFTAR PUSTAKA

        Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1947 tentang mengubah Ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 no.671

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

        Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging.

       Konsiderans peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara Enim No 20 tahun 1984. 

        Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

 

https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak diakses pada minggu 06 Desember 2020, pukul  20.00 wib.

 

 

 

[1] Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 2

[2] Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[3] Lihat Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

[4] Dikutip dari https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak diakses pada minggu 06 Desember 2020, pukul  20.00 wib.

[5] Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1947 tentang mengubah Ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 no.671

[6] Lihat konsiderans peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara enim nomor 20 tahun 1991 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II muara Enim No 20 tahun 1984.

[7] Lihat pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging.

 

Next Post Previous Post