Kebiri Kimia di Berbagai Negara dan Pandangan HAM Terhadapnya

Kebiri Kimia di Berbagai Negara dan Pandangan HAM Terhadapnya


Abstrak

Seiring berjalannya waktu, kasus kejahatan masih sulit dihilangkan. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Di berbagai Negara termasuk Indonesia, kejahatan seksual terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ini. Namun masih belum bisa juga menurunkan angka kejahatan seksual. Sehingga Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat terkait keefektifannya dan pemberlakuannya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di berbagai Negara dan dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Bab I 

Pendahuluan

 

Latar belakang

Kejahatan kekerasan seksual yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operasinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan. 5Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. pada tulisan ini, penulis lebih berfokus kepada Tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman Tindakan berupa Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi. Namun bagaimana dengan Negara lain yang menerapkan hukuman ini? Apakah menuai keberhasilan? Serta bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) memandangnya?

 

 

Bab II

Pembahasan 

 

A.  Hukuman Kebiri Kimia di Berbagai Negara 

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan/perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara- negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Agentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.1

Namun ada beberapa Negara pula yang menerapkan hukuman kebiri hanya untuk keadaan tertentu saja. Berikut penjelasan lebih lanjutnya.

  1. Korea Selatan, Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan   mengijinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun.
  1. Inggris, Ingris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.
  1. Amerika Serikat, Terdapat 9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.
  1. Rusia, Menerima kebiri kimiawi untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang- undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel
  2. Polandia, Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.
  1. Moldova, Pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.
  1. Estonia, Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks Pada tanggal 5 Juni 2012.
  1. Israel, Tidak diketahui pasti sejak kapal pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
  1. Argentina Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi sejak tahun
  2. Australia, Kebiri dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.
  1. Jerman, Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman.2
  1. Norwegia, norwegian mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.

Mesikpun beberapa negara tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan/perawatan kebiri dalam hukum pidana mereka, namun dalam banyak kajian, ternyata sulit menerapkannya. Hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena harus melakukan diagonosa lebih dahulu sebelum menerapkannya, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagonosa lebih dahulu kesehatannyanya dan implikasi medisnya.

Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk medroxy progesterone acetate (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik chemical castration dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impotent. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggungnya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntkan MPA ini.

Ryan Cauley dari Universitas Iowa mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor “power and violence” dan bukan faktor “sexual desire” atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya daripada motivasi hasrat seksualnya. Menurutnya yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah therapy dan bukan treatment berupa suntikan kimia kebiri. Terapi psikologi akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan “psychological problem” bukan “medical problem”. Dengan melakukan “psychological treatment” maka akan mengurangi dampak pada ketergantung obat dan akan menghilangkan dampak buruk dari kebiri kimiawi. 3

Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat depoprovera yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri.

Di semua negara yang menerapkan hukum kebiri, pemerkosa yang diberi hukuman pemberatan (kebiri) tetap menjalani hukuman kurungan badan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Meskipun beberapa Negara Eropa tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan kebiri dalam hukum pidananya, namun hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan diagnosa, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatan dan implikasi medisnya.

Aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14 – 21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara yang lebih lama.4

 

 

B. Kebiri Kimia Dalam Pandangan HAM 

Dari sudut pandang hak asasi manusia dan hak anak, pengebirian kimia membahayakan bagi hak individu dan integritas terhadap tubuh. Khususnya anak-anak, jika terbukti bersalah dari kejahatan kekerasan seksual, mereka tidak terlalu mengerti atas persetujuan yang mereka berikan. Jika mereka melakukannya, kemungkinan karena mereka berada dibawah paksaan atau berada pada pemahaman yang minim terhadap konsekuensi dari pengobatannya. Dalam keadaan ini, pengebirian adalah pelanggaran hak-hak anak juga. Sehingga kecil kemungkinan bahwa pengobatan terhadap individual tertentu akan berdampak pada apa yang menjadi prevalensi skala besar dalam permasalahan kekerasan seksual.5

Pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat. Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku. Pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat 7 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Laporan World Rape Statistic tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak berpengaruh dalam memunculkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukuman kebiri kimia seakan telah melanggar hak asasi manusia.

Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan Hukum kebiri justru banyak menimbulkan dampak buruk. Sebagaimana dikutip dari National Geografic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan dampak buruk berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukan bahwa hukuman kebiri banyak menimbulkan dampak buruk. Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD NRI yakni pada Pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”. Serta Pasal 33 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Dari ketentuan Pasal diatas menunjukan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hukum kebiri kimia yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan dan penyiksaan terhadap pelaku. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ketentuan umum angka 4 undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kima bagi pelaku kekerasan seksual yaitu :

  1. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”.
  1. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian ( baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental
  2. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
  3. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai 6

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan UU 17/2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.

Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama. Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan kebiri secarakimiawi dengan berkoordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, sosial, dan kesehatan agar tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.7

 

 

Bab III 

Penutup 

Kesimpulan

Di semua negara yang menerapkan hukum kebiri, pemerkosa yang diberi hukuman pemberatan (kebiri) tetap menjalani hukuman kurungan badan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Meskipun beberapa Negara Eropa tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan kebiri dalam hukum pidananya, namun hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan diagnosa, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatan dan implikasi medisnya.

Aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14 – 21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara yang lebih lama.

Dalam pandangan HAM, Hukuman kebiri banyak menimbulkan dampak buruk. Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD NRI yakni pada Pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”. Serta Pasal 33 ayat 1 Undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.

Jadi setelah mengetahui pandangan HAM, penulis menjadi berpikir bahwa alangkah baiknya semua pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak perlu diberi hukuman apapun. Karena menurut penulis segala jenis hukuman tidak ada yang sejalan lurus dengan kemanusiaan dan justru malah akan menyengsarakan jika dilihat dari sudut pandang pelaku. Cukup diberikan terapi psikologis gratis yang insyaAllah akan menghentikan niat dan motivasi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

 


 1 Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016) hlm. 9

2 Ibid, hlm 12

3 Ibid, hlm. 14-15

4 Nuzul Qur’aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Volume 14 No. 1, 2017, hlm. 221

5 Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, Op.Cit, hlm. 21

6 Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 308-311

7 Nuzul Qur’aini Mardiya, Op.Cit, hlm. 230 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

          Eddyono ,Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, 2016, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform)

Hasanah,Nur Hafizal, Eko Soponyono, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7 (3): 308-311

          Mardiya, Nuzul Qur’aini, 2017, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, 14 (1): 221 dan 230

 

 

 







penulis materi diatas adalah admin dari: superunfaedah45.blogspot.com 

 
Next Post Previous Post