Jenis Materi Muatan dan Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

JENIS MATERI MUATAN DAN LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





 Latar Belakang

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia mengalami banyak perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah disebutkan beragam jenis peraturan-peraturan yang tersusun didalam sebuah hierarki perundang-undangan. peraturan perundang-undangan itu mempunyai ranah hukum dan kepentingan masing-masing yang bertumpu kepada aturan yang berada di atasnya.

Hierarkis perundang-undangan yang termaktub didalam UU No.12 tahun 2011 adalah, UUD NRI  tahun 1945,Ketetapan MPR, Undang-undang/perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. satu persatu peraturan-peraturan tersebut pastinya mempunyai jenis dan materi muatan tersendiri serta berbeda dalam  kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. maka dari itu dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai jenis,materi muatan dan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

 

Rumusan Masalah

  • Bagaimanakah perkembangan peraturan perundang-undangan?
  • Berapakah jenis peraturan perundang-undangan?
  • Bagaimanakah Materi muatan peraturan perundang-undangan?
  • Siapakah lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan?

 

Tujuan

  1. Supaya dapat mengetahui perkembangan peraturan perundang-undangan
  2. Supaya dapat mengetahui jenis peraturan perundang-undangan
  3. Supaya dapat mengetahui Materi muatan peraturan perundang-undangan
  4. Supaya dapat mengetahui lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan



 A. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada masa awal kemerdekaan antara kurun waktu 1945-1949 dijumpai berbagai macam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang 1945, jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Menurut rosjidi Ranggawidjaja, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada pada saat berlakunya undang-undang 1945 adalah:[1]

  1. Undang-undang Dasar 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-undang
  4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
  5. Peraturan pemerintah
  6. Penetapan Presiden
  7. Peraturan Presiden
  8. Maklumat presiden
  9. Maklumat wakil presiden
  10. Maklumat pemerintah
  11. Penetapan pemerintah
  12. Keputusan Presiden
  13. Keputusan menteri
  14. Peraturan daerah tingkat l dan tingkat ll

Pada masa berlakunya konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 ditemukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa itu, yaitu sebagai berikut.[2]

  1. Undang-undang Federal, yaitu peraturan yang dibuat oleh negara federal yang terdiri dari 2 jenis, yaitu undang-undang federal yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan perwakilan rakyat Federal dan senat ( pasal 127 huruf a konstitusi RIS) dan undang-undang federal yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Federal ( pasal 127 huruf b Konstistusi RIS).
  2. Peraturan pemerintah federal, yaitu peraturan untuk ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang (pasal 141 konstitusi RIS). 

Pada masa konstitusi RIS bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah;[3]

  1. Konstitusi RIS
  2. Undang-undang Federal
  3. Undang-undang darurat
  4. Peraturan pemerintah
  5. Keputusan Presiden
  6. Undang-undang negara bagian
  7. Peraturan Menteri.
  8. Peraturan daerah.

Sedangkan Pada masa berlakunya undang-undang dasar sementara (1950-1959) terdapat berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa itu, yaitu sebagai berikut:[4]

  1. Undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 89 UUDS 1950).
  2. Undang-undang darurat yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ihwal kegentingan yang mendesak (pasal 96 UUDS 1950)
  3. Peraturan pemerintah, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang (pasal 98 UUDS 1950).

Di samping ketiga peraturan tersebut, terdapat beberapa bentuk peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada masa UUDS ini antara lain Penetapan Presiden (yaitu peraturan untuk melaksanakan dekrit), Peraturan Presiden( yaitu peraturan untuk melaksanakan Penetapan Presiden), Keputusan Presiden, peraturan perdana menteri, Peraturan Menteri, keputusan menteri, peraturan daerah tingkat 1 dan tingkat 2.

Kemudian antara tahun 1959 -1965 masa sesudah berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi sumber hukum berlakunya kembali undang-undang 1945 dijumpai ketetapan MPR /S, Penetapan Presiden dan peraturan presiden. Lebih lengkap sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam undang-undang 1945, bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu adalah;[5]

  1. Undang-undang Dasar 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang /Penetapan Presiden.
  4. Peraturan pemerintah /Peraturan presiden.
  5. Keputusan Presiden
  6. Peraturan Menteri
  7. Keputusan menteri.

Perubahan kembali terjadi pada saat amandemen UUD 1945, dimana dilakukan penataan terhadap bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian di tindaklanjuti dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPR Nomor lll/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kemudian disempurnakan oleh undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian secara tegas bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terdapat dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas;[6]

  1. UUD NRI tahun 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-undang /Perpu
  4. Peraturan pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan daerah provinsi dan
  7. Peraturan daerah kabupaten /kota.

Selain berbagai peraturan tersebut dikenal juga peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga negara, seperti peraturan Mahkamah Agung ( PERMA), peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati /walikota, dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang dibentuk oleh undang-undang.[7]

 

 B. JENIS ,MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Setiap peraturan perundang-undangan memuat materi muatan tertentu yang berbeda-beda. Hal ini mengandung makna bahwa secara substansial perbedaan jenis suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata didasarkan kepada bentuk, syarat dan cara pembentukannya. Tetapi juga didasarkan pada Isi atau materi muatan yang terkandung di dalamnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberi penegasan tentang arti materi muatan perundang-undangan, yaitu Materi muatan perundang-undangan didefinisikan sebagai materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.[8]

Tolak ukur Materi muatan peraturan perundang-undangan hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin konkrit pula materi muatannya. Semua itu mencerminkan adanya tingkatan-tingkatan Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah jenis peraturan perundang-undangan serta materi muatan yang terkandung didalamnya:

 

  1. UUD NRI tahun 1945

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. [9] Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Undang-undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, karena disamping undang-undang dasar itu berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara Meskipun tidak tertulis.

Undang-undang dasar dimaknai sebagai konstitusi tertulis yang berlaku di suatu negara, jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi yang merupakan hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa hukum dasar tertulis lazimnya disebut sebagai UUD dan dapat pula tidak tertulis.[10]

Kemudian menurut Bagir Manan dan kuntana magnar mengemukakan bahwa Materi muatan konstitusi setidaknya memuat[11]:

  1. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk dan warga negara
  2. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara
  3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga negara;
  4. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.

Dalam konteks Indonesia, UUD NRI tahun 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila dalam bentuk yuridis konstitusional untuk mengatur organ negara. Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan dengan tegas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian Lembaga yang menetapkan undang-undang dasar adalah MPR, salah satu kewenangan MPR yang diberikan oleh konstitusi adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat 1 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga pembentuk UUD NRI adalah MPR RI.

 

  1. Ketetapan MPR

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR diberi kewenangan untuk membuat ketetapan MPR, selanjutnya disingkat TAP MPR. Kewenangan ini diperoleh dari kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara yang harus dituangkan dalam bentuk produk hukum, berupa ketetapan. Hal inilah yang menjadi dasar legitimasi MPR untuk membuat produk hukum yang berupa TAP MPR yang bersifat regeling (mengatur secara umum). 

Seiring berjalannya waktu kewenangan MPR dalam Membuat ketetapan (TAP MPR) telah dibhapus, Penghapusan kewenangan MPR untuk membuat ketetapan yang bersifat regeling merupakan konsekuensi dari hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasca amandemen UUD 1945, sehingga menyebabkan tidak ada lagi produk hukum yang berupa TAP MPR.  Penghapusan kewenangan pembentukan TAP MPR diatur dalam pasal 3 UUD NRI tahun 1945, didalam pasal 3 ini tidak menyebutkan lagi adanya wewenang Pembentukan TAP MPR dan kewenangan MPR sekarang berdasarkan pasal 3 UUD NRI tersebut adalah:[12]

  • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar.
  • Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
  • Dapat memberhentikan dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurur Undang-Undang Dasar.

Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat TAP MPR yang letaknya di bawah undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan di atas undang-undang. Berikut beberapa TAP MPR yang dianggap masih berlaku adalah sebagai berikut:[13]

  • TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis /marxisme-leninisme.
  • Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
  • Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur.
  • Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa.
  • Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang visi indonesia masa depan.

               Lembaga pembentuk Ketetapan MPR adalah MPR RI.

 

  1. Undang-Undang

Undang-undang adalah tempat untuk merinci lebih lanjut norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dasar.Pengertian undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.

Menurut jimly Asshiddiqie, perbedaan undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil dapat dilihat dari cara pandang atau perspektif Dedek pengertian undang-undang dalam arti material menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan atau substansinya. Sedangkan undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.[14]

Maria Farida idrati S. Menyebut ada 9 butir Materi muatan undang undang yaitu: [15]

  • Materi yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan TAP MPR;
  • Materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
  • Materi yang mengatur hak-hak asasi manusia;
  • Materi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
  • Materi yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
  • Materi yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi / tinggi negara;
  • Materi yang mengatur pembagian wilayah /daerah negara;
  • Materi yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh /kehilangan kewarganegaraan.
  • Materi yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Kemudian Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 berisi hal-hal sebagai berikut.[16]

  1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD negara RI tahun 1945.
  2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
  3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
  4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
  5. Pemenuhan kebutuhan hukum dan masyarakat.

   Lembaga pembentuk Undang-Undang adalah  DPR bersama dengan PRESIDEN.

 

  1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perpu didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang lahir dari pasal 22 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan, “ dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang “. Kemudian dalam pasal 22 ayat 2 dinyatakan, “ Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya “ dan ayat 3 menentukan, “ jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut “.

Adapun fungsi Perpu adalah sebagaimana halnya fungsi undang-undang, yaitu sebagai berikut .

  • Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang dasar.
  • Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam undang-undang dasar.
  • Pengaturan lebih lanjut dalam TAP MPR yang tegas-tegas menyebutnya.

Sedangkan Materi muatan Perpu dinyatakan sama dengan materi muatan undang undang. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 11 yang menyatakan, “ Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang undang “.

Menurut jimly Asshiddiqie, syarat materiil untuk penetapan Perpu ada 3 yaitu.

  1. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau reasonable necessity.
  2. Waktu yang tersedia terbatas (limited Time) atau terdapat kegentingan waktu.
  3. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (Beyond reasonable Doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan sehingga penetapan Perpu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Perpu  pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga penetapan Perpu harus memenuhi persyaratan adanya keadaan “ kegentingan yang memaksa “.[17]

            Lembaga pembentuk PERPU adalah presiden.


  1. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Kewenangan presiden untuk membuat peraturan pemerintah bersumber dari pasar 5 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “ presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “.

Materi muatan peraturan pemerintah dapat berupa seluruh ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Dengan perkataan lain, Materi muatan peraturan pemerintah adalah seluruh materi yang ada dalam undang-undang yang mendelegasikan. Dengan demikian, suatu undang-undang dapat mendelegasikan perincian pengaturan ketentuan ketentuan kepada satu atau beberapa peraturan pemerintah.[18]

            Lembaga pembentuk Peraturan pemerintah adalah PRESIDEN.


  1. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah, baik yang diperintahkan pembentukannya secara tegas ataupun tidak tegas dalam peraturan “ induknya “.

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[19]

            Lembaga pembentuk PERPRES adalah PRESIDEN.

 

  1. Peraturan Menteri

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Landasan yuridis adanya Peraturan Menteri adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

 

“ jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dan dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat “.

 

Adapun Materi muatan Peraturan Menteri adalah berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau menteri untuk melaksanakan peraturan pemerintah dan presiden. Secara umum Materi muatan Peraturan Menteri dapat pula dilihat dari fungsi peraturan menteri itu sendiri, yaitu.[20]

  • Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya;
  • Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden;
  • Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya; dan
  • Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

                            Lembaga pembentuk Peraturan menteri adalah Menteri terkait.

 

  1. Peraturan daerah.

Perda pada dasarnya disebut sebagai undang-undang daerah karena peraturan ini dibuat dan berlaku untuk mengatur daerah otonomi sendiri. Oleh karena itu, Perda bersifat mengatur sehingga perlu diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah.[21]

Yuridis lahirnya Perda berpangkal dari ketentuan pasal 18 ayat 6 UUD NRI tahun 1945 yang menentukan “ pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “ . Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya undang-undang tentang pemerintahan daerah, serta undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Perda memiliki materi muatan sebagai berikut.

  1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  3. Memuat materi muatan lokal atau kondisi khusus daerah.

Didalam Ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 undang- undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Materi muatan Perda dapat pula menyertakan ketentuan pidana, tetapi ketentuan pidana yang tertuang dalam Perda baik Perda provinsi maupun Perda Kabupaten atau kota adalah berupa ancaman Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

            Lembaga Peraturan daerah provinsi adalah DPRD provinsi dengan persetujuan         bersama gubernur sedangkan Lembaga pembentuk peraturan daerah kabupaten/kota adalah DPRD kabupaten /kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.


  1. Peraturan desa

Peraturan desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan. [22]Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.[23]

 Lembaga pembentuk peraturan Desa adalah kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

 

Kesimpulan

Pada masa awal kemerdekaan antara kurun waktu 1945-1949 dijumpai berbagai macam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang 1945, jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberi penegasan tentang arti materi muatan perundang-undangan, yaitu Materi muatan perundang-undangan didefinisikan sebagai materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. [24] Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Undang-undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, karena disamping undang-undang dasar itu berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara Meskipun tidak tertulis.

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR diberi kewenangan untuk membuat ketetapan MPR, selanjutnya disingkat TAP MPR. Kewenangan ini diperoleh dari kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara yang harus dituangkan dalam bentuk produk hukum, berupa ketetapan. Hal inilah yang menjadi dasar legitimasi MPR untuk membuat produk hukum yang berupa TAP MPR yang bersifat regeling (mengatur secara umum).

Undang-undang adalah tempat untuk merinci lebih lanjut norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dasar.Pengertian undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perpu didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang lahir dari pasal 22 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan, “ dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang “. Kemudian dalam pasal 22 ayat 2 dinyatakan, “ Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya “ dan ayat 3 menentukan, “ jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut “.

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Kewenangan presiden untuk membuat peraturan pemerintah bersumber dari pasar 5 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “ presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “.

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah, baik yang diperintahkan pembentukannya secara tegas ataupun tidak tegas dalam peraturan “ induknya “.

 

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Landasan yuridis adanya Peraturan Menteri adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“ jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dan dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat “.

Perda pada dasarnya disebut sebagai undang-undang daerah karena peraturan ini dibuat dan berlaku untuk mengatur daerah otonomi sendiri. Oleh karena itu, Perda bersifat mengatur sehingga perlu diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah.

Peraturan desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

 


Daftar Pustaka

       Pasal 3 Undang-undang Dasar Negara Rpublik Indonesia  Tahun 1945. 

Pasal 1 angka 13 undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

       Pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

Pasal 13 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

       Pasal 4 ayat 2 dan 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006.

Ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

       Ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rosjidi Ranggawidjaja,pengantar ilmu perundang-undangan indonesia (Bandung:Mandar Maju, 1998)

       Lutfil Ansori, Legal drafting : teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan (Depok: Rajwali Pers,2020)

Lutfil Anshori, “Eksistensi dan keberlakuan ketetapan MPR setelah perubahan UUD 1945”, prosiding Hasil penelitian 2014 UPN “veteran” jakarta, volume 1 nomor  1,November 2014.

       Jimly ashiddieqie, perihal Undang-Undang, (jakarta: Rajawali pers 2010)

Maria Farida Indrati S. Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi,dan materi muatan (yogyakarta: Penerbit kanisius,2007)

       Ni’Matul Huda & R. Nazriyah, teori dan pengujian peraturan perundang-undangan (Bandung : penerbit Nusamedia, 2011 )

 

[1] Rosjidi Ranggawidjaja,pengantar ilmu perundang-undangan indonesia (Bandung:Mandar Maju, 1998),hlm.130.

[2] Lutfil Ansori, Legal drafting : teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan (Depok: Rajwali Pers,2020), hlm.45.

[3] Ibid,hlm.46.

[4] Ibid.

[5] Ibid,hlm.47.

[6] Ibid,hlm,49.

[7] Ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

[8] Pasal 1 angka 13 undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

[9] Pasal 3 Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

[10] Jimly asshiddiqie, konstistusi dan konstitualisme indonesia (jakarta: sinar grafika, 2011),hlm.29.

[11] Bagir manan dan kuntana magnar, beberapa masalah hukum tata negara indonesia (bandung: alumni 1997),hlm. 45.

[12] Pasal 3 Undang-undang Dasar Negara Rpublik Indonesia  Tahun 1945.

[13] Lutfil Anshori, “Eksistensi dan keberlakuan ketetapan MPR setelah perubahan UUD 1945”, prosiding Hasil penelitian 2014 UPN “veteran” jakarta, volume 1 nomor 1,November 2014,hlm.102.

[14] Jimly ashiddieqie, perihal Undang-Undang, (jakarta: Rajawali pers 2010),hlm.24.

[15] Maria Farida Indrati S. Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi,dan materi muatan (yogyakarta: Penerbit kanisius,2007), hlm,242.

[16] Pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

[17] Jimly asshirddiqie, perihal..., Op.Cit ., hlm.56.

[18] Ni’Matul Huda & R. Nazriyah, teori dan pengujian peraturan perundang-undangan (Bandung : penerbit Nusamedia, 2011 ), hlm 107.

[19] Pasal 13 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

[20] Lutfil Anshori, Legal Drafting.. Op.Cit., hlm 72.

[21] ibid.,hlm.72

[22] Pasal 4 ayat 2 peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006.

[23] Pasal 4 ayat 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006.

[24] Pasal 3 Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Next Post Previous Post