Dasar Hukum Positif dalam setiap jenis korupsi

DASAR HUKUM POSITIF DALAM SETIAP JENIS KORUPSI  



  1. Merugikan keuangan negara

          Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang menyatakan bahwa, segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi.


  1. Praktik suap menyuap

          Hukuman Praktik suap menyuap diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal. Yakni:

 - Pasal 5 ayat (1) huruf a

“ memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;” atau (pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 - Pasal 5 ayat (1) huruf b

“memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” (pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 - Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).” (pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 5 ayat (2)

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,  dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” (pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 12 huruf a

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” (pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 12 huruf b

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” (pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 6 ayat (1) huruf a

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau” (pasal 6 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 6 ayat (1) huruf b

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili” (pasal 6 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 6 ayat (2)

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).” (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 12 huruf c

“hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;” (pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 12 huruf d

“seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;” (pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

  

  1. Penggelapan dana jabatan

          Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang berbunyi ” Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga mengandung pengertian laporan keuangan sampai dengan daftar inventaris kantor. Penggunaan bon atau kuitansi kosong adalah modus yang sering dilakukan sehingga seseorang dapat merekayasa angka-angka. Hal ini termasuk perbuatan korupsi. Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelakunya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan juga termasuk korupsi dengan ancaman yang sama.

Pasal yang mengatur tipikor jenis ini adalah: 

- Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut” (pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.” (pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 10 huruf a

“menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau” (pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 10 huruf b

“membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau” (pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 10 huruf c

“membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut” (pasal 10 huruf c  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 

  1. Pemerasan

         Seperti yang terjadi di bagian awal tulisan, pemerasan memang termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Seperti yang disangkakan pada mantan menteri tadi, pada tipikor ini, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Model lain pemerasan yang juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp 50 ribu, padahal edaran resmi yang dikeluarkan adalah Rp 15 ribu atau malah bebas biaya. Namun, dengan ancaman bahwa ini sudah menjadi peraturan setempat, sang pegawai negeri tetap memaksa seseorang membayar di luar ketentuan resmi. Di daerah Jawa Barat, ada dikenal dengan istilah “jual dedet” atau jual paksa. Praktiknya, seorang pegawai negeri karena kekuasaannya “memaksa” pegawai negeri lainnya untuk membeli barang, misalnya seragam, buku, atau apa pun. Padahal, menurut ketentuan UndangUndang, hal ini juga termasuk kategori korupsi.

Pasal-pasal yang mengatur tipikor jenis pemerasan itu, adalah:

 

- Pasal 12 huruf e

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;” (pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 12 huruf g

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;”

(pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 12 huruf h

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau”

(pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 

  1. Perbuatan curang
          Seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya saja, pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun toko bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta. Pengawas proyek juga curang, dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyelia (mandor/supervisor) proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI/Polri. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) hurufc Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta. Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah:

 - Pasal 7 ayat (1) huruf a

“pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;” (pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 - Pasal 7 ayat (1) huruf b

“setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;” (pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 - Pasal 7 ayat (1) huruf c

“Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau”

(pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 - Pasal 7 ayat (1) huruf d

“setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

(pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 - Pasal 7 ayat (2)

“setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

(pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pasal 12 huruf h

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau” (pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 

  1. Benturan Kepentingan Dalam Keadaan

          Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juuga dikenal sebagai conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya. Hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan korupsi. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya” (pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 

  1. Gratifikasi

Pengertian gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 


sumber/refrensi : 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 


Next Post Previous Post